TOPIK
Revisi UU TNI
-
Kemudian, registrasi perkara pada tanggal 25 April 2025 untuk empat perkara dengan nomor 55, 56, 57, dan 58/PUU-XXIII/2025.
-
Penandatanganan UU TNI itu disebut telah dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran tahun ini.
-
Undang-Undang TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui.
-
Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025).
-
Kepala Satpol PP Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan, instansinya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani demonstrasi di masa mendatang
-
Tak sedikit diantara para peserta aksi baru datang dan bergabung dalam aksi sepulang bekerja.
-
Hal ini dikatakan Abu Rizal menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal.
-
Hal ini dinilai sebagai indikasi penolakan masyarakat yang bisa berpengaruh pada citra lembaga TNI.
-
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan pengunduran diri Letjen Novi Helmy Prasetya dari TNI sedang diproses.
-
Permintaan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis
-
Hal ini karena minimnya partisipasi publik sampai susahnya masyarakat mengakses draf naskah akademik dan RUU TNI.
-
RUU TNI menjadi Undang-Undang memunculkan dua masalah utama, yaitu persoalan transparansi dan melemahnya supremasi sipil.
-
Pemerintah disarankan menggelar seleksi bagi militer aktif yang bakal menempati jabatan sipil seusai revisi Undan-Undang TNI.
-
Hal itu disampaikan Peneliti Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies ( CSIS ) Pieter Pandie.
-
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut semua pihak memiliki niat baik terkait hal itu.
-
Politisi PDI-P itu menegaskan, dalam RUU TNI sudah diatur secara tegas kementerian/lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI.
-
Salah satu ciri kecacatan ini terlihat dari ketidaktersediaan draf RUU yang bisa diakses oleh masyarakat.
-
Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan militer melampaui fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
-
Penetapan UU TNI itu disahkan lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
-
Desakan itu disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ( PBHI ) pada Rabu (19/3/2025).
-
Sebanyak delapan fraksi yang tergabung dalam Komisi I pada rapat yang berlangsung Selasa (18/3/2025), menyetujui RUU TNI untuk segera disahkan.
-
Tiga pesan kritis itu disampaikan salah seorang anggota, yakni mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.
-
Petisi itu dibacakan Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto.
-
Dwi mengingatkan, saat ini sudah ada ratusan perwira TNI yang berstatus nonjob dan berpeluang bertambah banyak
-
Hal ini disampaikan Isnur merespons adanya laporan dari pihak keamanan Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, ke Polda Metro Jaya
-
Pelaksanaan rapat DPR RI di hotel mewah itu mendapat resistensi dari masyartakat.
-
Ketua Umum PPI Jepang Prima Gandhi menilai RUU tersebut akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia
-
Hal itu disampaikan dalam pembahasan RUU TNI di DPR RI tentang pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI.
-
Diperkirakan pembahasan RUU TNI yang sedang bergulir di Komisi I DPR RI bisa selesai paling lambat pada masa sidang berikutnya yang dimulai 14 April
-
Hal itu disampaikan Sjafrie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, pada Selasa (11/3/2025).
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
