DPR RI Rapat RUU TNI di Hotel Mewah, Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - DPR RI memilih hotel bintang lima untuk rapat revisi Undang-Undang (RUU) TNI pada Sabtu (15/3/2025). 

Pelaksanaan rapat DPR RI di hotel mewah itu mendapat resistensi dari masyartakat. 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengatakan, alasan memilih hotel mewah untuk rapat lantaran agar pihak yang terlibat rapat bisa istirahat di tempat memadai usai menjalani rapat yang cukup panjang.

Indra mengatakan rapat tersebut sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 254, yang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR.

"Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR," kata Indra dikutio dari Wartakota.

Menurut Indra, pemilihan Hotel Fairmont dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel. 

Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.

"Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini," ujar Indra.

Selain itu, Indra menuturkan bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

 
"Yang kedua adalah hotel yang punya kerjasama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita," ucapnya.

Baca juga: Hotel Fairmont Langsung Dijaga TNI Usai Rapat RUU Digeruduk, Kontras Mengaku Dapat Intimidasi

Dia menambahkan, Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.

"Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgensitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," ungkap Indra.

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI. 

Revisi tersebut mencakup penambahan masa dinas keprajuritan hingga perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.