Guru Besar UMJ Soroti Masalah Transparansi dan Supremasi Sipil Pasca Pengedahan RUU TNI

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi Undang-Undang memunculkan dua masalah utama, yaitu persoalan transparansi dan melemahnya supremasi sipil. 

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Ibnu Sina Chandranegara.

”Kewajiban untuk adanya eksplanasi terhadap materi aturannya tidak mendapatkan ruang yang cukup,” ujar Ibnu dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/3/2025). 

Ibnu menilai proses pengesahan RUU TNI berpotensi mengulangi pola yang sama seperti pada undang-undang lain yang juga pengesahannya dengan partisipasi publik yang minim. Contohnya, pemerintah mengabaikan kewajiban untuk memberikan penjelasan atas norma-norma yang diatur dalam revisi UU TNI.

“Kewajiban ini telah diamanatkan oleh Putusan MK No. 91 serta diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” jelas Ibnu.

Selain itu, Ibnu menerangkan bahwa salah satu aspek perubahan dalam UU TNI memang merupakan tindak lanjut atas Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang memerintahkan penyesuaian usia pensiun.

Namun, menurutnya dengan pengesahan RUU TNI ini menimbulkan persoalan lain dengan adanya ketentuan tentang perluasan penempatan militer aktif di organ dan jabatan sipil, yang justru berpotensi mengikis prinsip supremasi sipil.

“Masalah yang mendasar dari revisi UU TNI ini juga dimaksudkan sebagai pembenaran secara legalitas atas berbagai tindakan perluasan militer aktif yang menjabat dalam jabatan sipil yang telah ada sebelumnya (ex factum). Ini jelas persoalan mendasar dalam negara hukum kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan jika perluasan tersebut tetap dilakukan, maka revisi terhadap UU Peradilan Militer juga perlu dilakukan dengan menegaskan batas yurisdiksi peradilan militer.

Revisi UU Peradilan Militer juga perlu dilakukan agar tidak mencakup anggota militer yang menduduki posisi-posisi baru sebagaimana diatur dalam revisi UU TNI, dan memastikan agar perkara mereka diproses melalui peradilan umum.

Meskipun banyak publik yang menilai dengan pengesahan RUU TNI ini seperti kembali ke masa orde baru, Ibnu menilai bahwa belum bisa dikatakan sepenuhnya kembali ke masa itu kecuali jika konstitusi diubah kembali ke bentuk sebelumnya (masa orde baru).

“Arah-arah mengembalikan keadaan ke masa orde baru tetap menjadi hal hal yang perlu diantisipasi dan dihindari dengan memberikan kadar partisipasi yang optimal dalam pembentukan undang-undang,” kata Ibnu.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. (*)

  Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS