TOPIK
Polemik Tarif Masuk TNK
-
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, yang harus dibicarakan terlebih dahulu adalah regulasi yang mengatur penetapan tarif tersebut
-
pemerintah dengan maksud yang mulia untuk melakukan konservasi dan penataan terhadap destinasi TNK memang perlu didukung oleh pelaku pariwisata
-
Banyak pihak menyambut baik penundaan itu salah satunya Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna. penundaan tarif masuk TNK Labuan Bajo, itu tindakan tepat
-
tokoh adat setempat dan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran terhadap pemberlakuan tarif baru
-
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, akan sosialisasi tarif masuk Pulau Komodo, Pulau Rinca Taman Nasional Komodo
-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) akhirnya menunda tarif masuk Pulau Komodo, Pulau Padar di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo
-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif paket wisata ke Taman Nasional Komodo, Pulau Padar dan Pulau Komodo
-
Kebijakan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar Kabupaten Manggarai Barat NTT resmi ditunda
-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) menunda penerapan tarif paket wisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo Labuan Bajo
-
menurut dia Pemprov NTT juga memberikan dispensasi tarif lama hingga Desember 2022 atau berlaku selama 5 bulan.
-
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan, sehingga tidak terjadi pro dan kontra kebijakan
-
Meski terjadi aksi demonstrasi terkait kebijakan kenaikan biaya masuk kawasan TN Komodo, penghasilan dari mengantar para wisatawan tetap sama
-
pasca terjadinya demo tolak tersebut, hanya wisatawan asing, sedangkan wisatawan nusantara untuk sementara belum sama sekali yang dimuat
-
meski belum ada aturan hukum, tapi keputusan itu tetap dijalankan. Dari sisi prosedur, menurutnya memang itu sangat menyalahi.
-
Personel kepolisian dan Brimob melakukan pengamanan di Kota Labuan Bajo sekaligus menjamin rasa aman bagi para wisatawan
-
Manggarai Barat dan sekitarnya sehingga hotel, restoran dan semua unsur pariwisata bisa kembali beroperasi seperti biasa.
-
ia berharap pemerintah mengkaji kembali keputusan menaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat.
-
dianggap pungutan liar, karena pihaknya di DPRD Provinsi NTT tidak mengetahui apa dasar hukum pungutan tersebut
-
Pemerintah harus mencabut keputusan kenaikan harga tiket tersebut dan harus mendengar berbagai masukan publik khususnya para pelaku pariwisata
-
Apabila masuk dalam kategori Pungutan lain, maka perlu juga diperjelas jenis pungutan dan objek pungutannya berikut rujukan undang-undangnya.
-
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku, PT Flobamor diawasi oleh DPRD publik, akuntan negara hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-
Tindakan menghormati hak warga itu dengan cara tidak menggunakan aparat penegak hukum, melainkan melalui upaya persuasif
-
Asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat mendukung kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif masuk ke kawasan TNK
-
Pelayanan terhadap wisatawan domestik dan mancanegara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mulai normal.
-
kebijakan ini seakan mematikan semangat pelaku usaha untuk bangkit kembali setelah dua tahun diterpa pandemi
-
Pemberlakuan tarif baru pada pulau Komodo dan Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Manggarai Barat, NTT dianggap pungutan liar
-
Video masing-masing berdurasi 25 detik dan 2.03 detik menunjukkan anggota Awstar Labuan Bajo yang meminta maaf dan tidak melakukan aksi mogok massal
-
Meski ada protes dari pelaku pariwisata di Labuan Bajo Manggarai Barat NTT, Pemerintah tetap menjalankan kebijakan itu
-
Kebijakan Tarif Masuk TNK ini sebaiknya dibatalkan dulu. Ditarik untuk dievaluasi kembali karena menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
-
Ketua DPRD NTT Emi Nomleni mendorong pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan Tarif Masuk TNK
