Pemprov Tunda Tarif Masuk TNK, DPRD NTT: Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menunda

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Pemerintah Provinsi NTT resmi membatalkan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo (TNK) Manggarai Barat NTT. 

Banyak pihak menyambut baik penundaan itu salah satunya Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna.

Dijelaskan Inche, terkait penundaan tarif masuk TNK Labuan Bajo, itu tindakan yang tepat dan sangat dihargai.

Artinya pemerintah punya kemampuan untuk mendengar aspirasi banyak pihak yang mayoritas meminta untuk menunda.

"Pada titik ini juga Pemerintah memang sudah tidak punya pilihan lain selain menunda," ujar Politisi Partai Golkar ini pada Senin 8 Agustus 2022.

Inche berharap waktu penundaan ini akan dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam semua level, sebab usaha pariwisata ini butuh sinergitas yang kuat.

Dengan pemerintah pusat, kata dia, untuk berbagi kewenangan yang disepakati.

Baca juga: Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Penundaan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Kita Sosialisasi 

Pemerintah juga harus melengkapi dokumen pendukung.

Sekretaris DPD Golkar NTT itu menyarankan agar membangun komunikasi juga dengan DPRD soal payung hukum yang tepat.

Hal itu bertujuan agar tidak dianggap ilegal pungutannya.

Selain itu penting juga untuk menjelaskan soal apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan rencana besarnya untuk mengelola TNK dan keterlibatan masyarakat lokal dalam rencana besar itu termasuk masyarakat lokal pelaku jasa usaha pariwisata.

"Saya juga berharap agar pemerintah tidak mengambil langkah monopoli dalam pengelolaan TNK dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal pelaku usaha pariwisata," kata Inche.

Baginya, industri pariwisata adalah usaha yang gembira dan harus dilakukan dengan hati yang gembira. Semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan swasta harus merasa bertanggungjwab untuk mendukungnya.

Secara terpisah Ketua DPRD NTT Emi J Nomleni melihat ada sisi positif dari penundaan tarif ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo Manggarai Barat.

Baca juga: Pengamat Hukum Jhon Tuba Helan, Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo dan Padar Harus Diatur Dalam Perda