PATRIA Tawarkan Solusi Konservasi Taman Nasional Komodo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Organisasi Masyarakat (Ormas) Perkumpulan Alumni Marga Siswa Republik Indonesia atau PATRIA,  PMKRI menawarkan solusi terkait polemik kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK), di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang awalnya Rp 150 ribu naik menjadi Rp 3,75 juta.

Tawaran solusi tersebut mengemuka saat diskusi Virtual yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PATRIA, Rabu 3 Agustus 2022.

"Bila pemerintah berkepentingan untuk konservasi TNK, maka solusi yang tepatnya dengan sistem kuota setiap tahunnya, artinya wisatawan bisa mengisi kuota tersebut sesuai kepentingan konservasi," kata Ketua Umum DPP PATRIA, Agustinus Tamo Mbapa.

Baca juga: Tommy Mbenu Nulangi Siap Jadi Calon Ketua Patria PMKRI Ende

Menurut Gustaf, pemerintah tidak perlu menaikan harga tiket hingga 3,75 juta yang justru berdampak buruk terhadap pelaku pariwisata di Manggarai Barat (Mabar).

Lebih lanjut Mantan Ketua Umum Pemuda Katolik ini mengatakan, pemerintah harus mencabut keputusan tersebut dan tidak memaksakan keinginannya sehingga mengabaikan reaksi protes masyarakat khususnya para pelaku pariwisata.

"Pemerintah harus mencabut keputusan kenaikan harga tiket tersebut dan harus mendengar berbagai masukan publik khususnya para pelaku pariwisata," tegas Gustaf.

Diskusi Virtual yang dipandu moderator Paula Landowero ini juga dihadiri sejumlah narasumber,  yakni   Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT,Dr. Sony Libing,  tokoh masyarakat Mabar, Dr.  Bernardus Barat Daya, dan Ketua Dewan Pembina DPP PATRIA, Robertus Lamanepa.

Baca juga: Wagub Ahmad Riza Patria Diprediksi Bakal Gantikan Anies Baswedan, Begini Sikap Partai Gerindra DKI

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Zony Libing menjelaskan, alasan menaikkan harga tiket di TNK berdasarkan kajian dan masukan dari Pemerintah Provinsi NTT, dikarenakan mulai berkurangnya nilai ekosistem konservasi di Taman Nasional Komodo.

Pegiat konservasi merasa perlu mengambil tindakan agar Komodo sebagai satwa yang dilindungi tidak punah, dan terjaga populasinya serta habitatnya dilindungi.

"Hasil kajian yang dilakukan IPB, Udayana perlu dibatasi kunjungan menjadi 219 ribu di Pulau Komodo dan 319 ribu di Pulau Padar. Perlu kontribusi dari wisatawan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang setelah dihitung dengan nilai 2.5-5 juta akhirnya disepakati jalan tengah 3,75 juta diperuntukkan untuk biaya konservasi, biaya pembangunan infrastruktur kesehatan," jelas Zony.

Sejumlah aktivis dan pelaku pariwisata Mabar juga turus hadir dalam duskusi virtual ini, seperti Stanislaus stan, Agustinus Tereng dan beberapa pelaku pariwisata lainnya.

Selain itu hadir pula jajaran pengurus DPP PATRIA, seperti Sekretaris Jenderal PATRIA Septyarini, Wakil Ketua Umum PATRIA Maksimus Ramses Lalongkoe dan Ketua DPD PATRIA NTT, Barthol Badar.

Baca juga: Wagub Ahmad Riza Patria Diprediksi Bakal Gantikan Anies Baswedan, Begini Sikap Partai Gerindra DKI

Dalam kesempatan tersebut Stanislaus Stan mengatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah untuk berwisata terjangkau ke Pulau Rinca blunder, karena belum dibukanya Pulau Rinca bagi destinasi wisata.

“Turis saya bawa kemana?”. Stanislaus juga mengatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat pemerintah tidak bisa dianggap mewakili semua pelaku wisata. Faktanya, masih banyak yang tidak setuju dengan kebijakan ini.