TOPIK
UU Cipta Kerja
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat ditempuh secara sepihak.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan, pekerja yang menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak bisa diperpanjang kontraknya.
-
DPR RI bakal menggelar rapat untuk mengkaji putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
-
Gugatan partai buruh dan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mengatakan, keputusan MK sangat luar biasa bagi serikat buruh/serikat pekerja
-
Lama bungkam, Puan Maharani beberkan alasan matikan mikrofon saat Sidang Bahas UU Cipta Kerja
-
Kepala BKPM Sebut Indonesia Negara Terjelek Nomor 1 dalam Hal Mengurus Izin Usaha
-
Terkait ketentuan PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ), berikut perbedaannya dengan UU Ketenagakerjaan.
-
Keberadaan Undang-undang yang disahkan DPR 5 Oktober lalu tersebut diteken Jokowi, Senin (2/11/2020) dan diundangkan pada hari yang sama.
-
Dengan demikian, UU Nomor 11 Tahun 2020 itu sudah diundangkan atau berlaku. Artinya, kematian TV analog akan semakin cepat terlaksana.
-
Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani UU Cipta Kerja, Senin ( 2/11/2020). Dengan demikian UU Cipta Kerja resmi diberlakukan.
-
Polemik UU Cipta Kerja masih terus berlanjut. Legislator PKS beri peringatan keras soal UU Cipta Kerja: Waspada pasal karet!
-
Direktur PUSaKO Kritik Keras UU Cipta Kerja, Feri Amsari: Disahkan dengan Cara Berantakan
-
Lengkap, Refly Harun bongkar kejanggalan UU Cipta Kerja diubah Setneg, meski sudah diresmikan DPR
-
Sejak awal ada kesepakatan di dalam rapat panitia kerja untuk menghapus pasal itu. Namun, pada naskah yang 812 halaman, pasal itu masih tercantum
-
Pratikono mengatakan mengukur kesamaan dokumen dengan menggunakan indikator jumlah halaman, itu bisa mis-leading.
-
- Pemerintah merasa kewalahan menghadapi unjuk rasa, penolakan dan ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja
-
Sudah bertemu PBNU & Muhammadiyah, Eks Panglima TNI bocorkan kapan UU Cipta Kerja diteken Jokowi.
-
Menkopolhukam Mahfud MD membahas soal penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja bersama bos Indonesia Lawyers Club atau ILC, Karni Ilyas.
-
KSPI mengomentari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut penolak UU Cipta Kerja susah diajak bahagia.
-
"Untuk KSPSI kami tidak menginstruksikan aksi unjuk rasa ke seluruh jajaran KSPSI," ujar Andi Gani di Jakarta, Senin (19/10/2020).
-
Mahfud MD Buat Pengakuan Mengejutkan,Sebut Punya 6 Versi UU Cipta Kerja,Versi Mana Disahkan Puan dkk?
-
Secara rinci, Nizam menyebut, mayoritas kasus mahasiswa positif Covid-19 dilaporkan di DKI Jakarta (34 orang).
-
Dua organisasi Islam di tanah air yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tetap mengkritik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
-
Habiburokhman menyebutkan, pemanfaatan aksi demonstrasi oleh pihak tertentu adalah hal yang umum.
-
Ternyata Ini Kekhawatiran Gatot Nurmantyo Soal UU Cipta Kerja, Singgung Etnis Melayu di Singapura
-
Berani menentang Jokowi, Ini sosok Ade Yasin, bupati yang berteriak lantang tolak UU Cipta Kerja
-
Saat ini, banyak investor asing yang enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia karena berbagai macam kendala, terutama mengenai perizinan.
-
Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa warga negara asing bisa mendapatkan status hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) yang mereka miliki.
-
Gelombang demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terus berlangsung hingga hari ini, Jumat 16 Oktober 2020.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
