TAG
Peraturan Daerah
-
dua masalah besar yakni pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
Senin, 19 Desember 2022
-
Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor: 11/PIMP/DPRD/2022
Kamis, 8 September 2022
-
tokoh adat setempat dan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran terhadap pemberlakuan tarif baru
Senin, 8 Agustus 2022
-
Apabila masuk dalam kategori Pungutan lain, maka perlu juga diperjelas jenis pungutan dan objek pungutannya berikut rujukan undang-undangnya.
Kamis, 4 Agustus 2022
-
Dia beralasan, kenaikan tarif itu sebagai upaya untuk pembatasan pada kawasan di Pulau Komodo dan Padar.
Selasa, 2 Agustus 2022
-
pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi peraturan perundang-undangan
Jumat, 29 Juli 2022
-
Wagub Nae Soi hadir sebagai Keynote Speaker yang dipandu langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone sebagai moderator.
Kamis, 21 Juli 2022
-
Sampah plastik menjadi perhatian semua pihak, mengingat Kota Kupang terus berkembang dan penambahan jumlah penduduk
Sabtu, 14 Mei 2022
-
pemilihan antara sampah plastik dan non plastik merupakan pekerjaan yang sangat tidak mudah
Sabtu, 14 Mei 2022
-
DPRD Kota Kupang mempertanyakan peraturan daerah (Perda) tentang minuman beralkohol yang dijual bebas di Kota Kupang
Jumat, 21 Januari 2022
-
Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya mengatur soal penanaman modal termasuk untuk minuman beralkohol.
Senin, 1 Maret 2021
-
Ranperda tersebut sudah masuk dalam agenda, sehingga diharapkan tahun depan pembahasannya dilanjutkan sehingga dapat ditetapkan
Kamis, 15 Oktober 2020
-
Tatatan nilai adat dan budaya tetap berjalan dan masih diyakni serta menjadi pegangan teguh oleh masyarakat sejak dari nenek moyang.
Kamis, 19 September 2019
-
Adanya perda ini terungkap pada rapat paripurna DPRD NTT di ruang sidang utama DPRD NTT, Kamis (12/10/2017).
Kamis, 12 Oktober 2017
-
"Akhirnya bingung sekarang. Pak Jokowi ngomong sama saya, dikurangi sama MK enggak boleh (membatalkan Perda)," ujar Gatot.
Sabtu, 7 Oktober 2017
-
Parwata mengharapkan pemerintah membuat peraturan mengenai peredaran miras lokal sehingga masyarakat bisa mengetahui adanya aturan atau perda
Kamis, 20 Juli 2017
-
Ini penjelasan dari Ketua DPRD TTU terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan
Jumat, 23 Juni 2017
-
Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar bisa dikenai sanksi kurungan 1 bulan penjara dan denda Rp7,5 juta.
Selasa, 21 Februari 2017
-
Perda itu harusnya memastikan agar orang yang tak berpuasa hormati mereka yang puasa. Tegaskan soal pembatasan saja, bukan menyita makanan dan
Sabtu, 25 Juni 2016
-
Kota Oxford, Alabama, AS menerbitkan sebuah undang-undang baru yang cukup kontroversial.
Jumat, 29 April 2016
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
