Begini Penjelasan Bupati Gidion Terkait Perda Masyarakat Adat

Tatatan nilai adat dan budaya tetap berjalan dan masih diyakni serta menjadi pegangan teguh oleh masyarakat sejak dari nenek moyang.

Begini Penjelasan Bupati Gidion Terkait Perda Masyarakat Adat
POS KUPANG/ROBERT ROPO
Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora 

Begini Penjelasan Bupati Gidion Terkait Perda Masyarakat Adat

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Sumba Timur sejauh ini. Padahal Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat menjadi payung hukum terhadap keberadaan masyarakat adat.

Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat memberi jaminan hukum atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Kamis (19/9/2019) mengaku, sampai dengan saat ini belum ada Perda khusus terkait masyarakat adat.

Pemda telah memiliki rencana untuk membuatkan Perda tersebut, namun pihaknya masih menunggu pengesahan Undang-Undang Agraria/Pertanahan yang baru.

"Tapi kita harus diskusi publik dulu, kita juga masih tunggu pengesahan undang-undang Agraria/Pertanahan. Jika sudah ada undang-undang Agraria tentu kita akan sesuai dengan di daerah, karena kita tidak bisa buat dengan melangkahi aturan yang lebih tinggi,"ungkap Gidion.

Kata Gidion, jika telah ada pengesahan undang-undang Agraria itu, tentu pihaknya akan membicarakan dengan semua pihak baik tokoh adat, masyarakat adat dan DPRD untuk membentuk Perda tersebut.

Gidion juga mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah terkait persoalan hak ulayat. Masalah yang sering terjadi hanya klaim sepihak oleh masyarakat, tanpa membuktikan bukti hak ulayat yang jelas.

"Mereka bilang itu tanah ulayat, sementara dasar untuk penetapan tanah ulayat itu tidak ada. Jadi kita beranggap ini tanah Negara dan mereka juga tidak bisa tunjukan, kadang juga donk pakai alasan marga tetapi itu buktinya hanya sejauh mata memandang, bagaimana bisa mereka klaim begitu?,"ungkap Gidion.

Ketua DPRD Sementara Kabupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, kepada POS-KUPANG. COM mengatakan, pihaknya akan mengundang sejumlah tokoh adat untuk mendapatkan masukan guna pertimbangan untuk pembuatan Perda Masyarakat Adat. Namun, itu dilakukan usai pelantikan pimpinan DPRD definitif.

Halaman
123
Penulis: Robert Ropo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved