Perda Penggunaan Sampah Plastik Diusulkan Pemkot Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengusulkan Peraturan daerah (Perda) penggunaan sampah plastik ke DPRD untuk dibahas dan diputuskan bersama. 

Sampah plastik menjadi perhatian semua pihak, mengingat Kota Kupang terus berkembang dan penambahan jumlah penduduk, seturut menambah produksi sampah.

Perda itu diharapkan bisa membendung penggunaan sampah plastik.

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Kunjungi Vietnam, Bahas Laut China Selatan dan Berbagi Informasi Maritim

Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, produksi sampah terus meningkat tiap tahunnya. Masalah ini perlu disikapi serius.

Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota Kupang Tahun 2021, Adi Talli  mengaku, masalah sampah akan menjadi perhatian dan menjadi salah satu agenda kerja Pansus.

"Kita akan turun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai salah satu tugas pansus, kita perlu dengar apa yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta kendalanya seperti apa," ujarnya, Jumat 13 Mei 2022.

Baca juga: 100 Agen Pastoral Paroki Sta. Maria dari Fatima Kalongbuku Alor Mengikuti Seminar Pastoral

Politisi PDI Perjuangan ini, membenarkan adanya usulan Perda dari Pemkot. Perda dimaksud berkaitan dengan Perda Sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah rumah tangga, berarti di dalamnya juga mengatur sampah plastik.

Memang, menurut dia, Perda itu tidak membahas secara khusus penggunaan sampah plastik. Sehingga, Pemkot bisa mengusulkan Perda itu untuk dibahas bersama.

Menurutnya, yang mengetahui tentang persoalan secara teknis adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan pelaksana di lapangan sehingga, jika membutuhkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan sampah plastik maka silakan pemerintah membuat kajian.

Baca juga: Satuan Samapta Polda NTT Laksanakan PJJ dan Bagi-Bagi Sembako di Polsek Rote Barat

"Harus ada kajian akademis dan semua tahapan lainnya harus dilengkapi oleh dinas teknis atau pemerintah harus diusulkan ke DPRD, kalau tentang regulasi tentunya kami DPRD selalu mendukung, untuk sesuatu yang baik, tetapi teknisnya pemerintah yang tahu," ungkapnya. (Fan)