Opini: Pariwisata Premium dan Keselamatan Transportasi Laut

Dampak reputasi ini tidak dapat dipulihkan hanya melalui promosi. Pemulihan citra memerlukan langkah konkret dan terukur. 

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menunjukkan bahwa keselamatan benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar slogan dalam dokumen kebijakan.

Momentum pascatragedi seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. 

Penerapan asuransi pariwisata sebagai standar pelayanan minimum dapat memberikan perlindungan dasar bagi wisatawan. 

Pembangunan pusat kendali maritim yang dilengkapi sistem pemantauan cuaca mikro dan navigasi real-time menjadi kebutuhan mendesak. 

Selain itu, audit keselamatan yang independen dan berkala perlu diterapkan secara konsisten, disertai sanksi tegas bagi operator yang melanggar.

Pembenahan tersebut perlu dibarengi dengan penataan ulang prioritas pembangunan. 

Investasi infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keselamatan dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat lokal. 

Tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan pariwisata berisiko kehilangan legitimasi sosialnya.

Tragedi kecelakaan laut di destinasi wisata unggulan seharusnya dipahami sebagai peringatan dini. 

Ia mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sistem keselamatan yang kokoh dan berkelanjutan. 

Tanpa fondasi tersebut, percepatan pembangunan justru berpotensi melahirkan risiko baru yang merugikan semua pihak, baik wisatawan, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal.

Labuan Bajo memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan Indonesia. 

Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika keselamatan bahari ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan pelengkap belaka. 

Keselamatan bukanlah biaya tambahan, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga martabat negara di mata dunia. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News