Opini: Pariwisata Premium dan Keselamatan Transportasi Laut

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang

POS-KUPANG.COM - Tragedi tenggelamnya kapal wisata semi-phinisi KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo, pada 26 Desember 2025, kembali menyentakkan perhatian publik terhadap wajah lain pariwisata Indonesia.

Insiden yang merenggut nyawa empat warga negara Spanyol, termasuk Fernando Martin Carreras, pelatih tim putri Valencia CF B, beserta tiga anaknya, tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang fondasi keselamatan di destinasi wisata unggulan nasional.

Berdasarkan keterangan awal, kapal mengalami mati mesin sekitar 30 menit setelah berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. 

Baca juga: Opini: Lampu, Timbangan dan Tangga - Metafora Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kondisi gelombang setinggi dua hingga tiga meter dan minim pencahayaan, kapal terbalik dan akhirnya tenggelam. 

Peristiwa ini terjadi di kawasan yang relatif dekat dengan pelabuhan utama, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kesiapan sistem keselamatan maritim di wilayah yang dipromosikan sebagai destinasi pariwisata super prioritas?

Tragedi tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sepanjang 2024–2025, perairan Labuan Bajo dan sekitarnya mencatat serangkaian kecelakaan laut, mulai dari tenggelamnya KM White Pearl dan KM Budi Utama hingga terbaliknya KM Raja Bintang 02. 

Jika ditelaah, sebagian besar insiden menunjukkan pola serupa: gangguan teknis kapal, lemahnya perawatan serta keputusan berlayar yang kurang mempertimbangkan dinamika cuaca. 

Pola berulang ini mengindikasikan persoalan struktural dalam tata kelola keselamatan bahari, bukan semata kesalahan individual.

Keselamatan sebagai Fondasi

Sebagai tulang punggung aktivitas wisata di Labuan Bajo, transportasi laut semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pariwisata. 

Keselamatan pelayaran bukan hanya tanggung jawab operator, melainkan hasil dari sistem yang dibangun secara konsisten oleh negara, pelaku usaha, dan otoritas pengawas. 

Dalam praktiknya, tekanan permintaan wisata, terutama pada musim liburan, kerap menghadirkan dilema antara kepentingan ekonomi dan prinsip kehati-hatian. 

Situasi inilah yang menuntut kehadiran regulasi dan pengawasan yang lebih kuat agar keputusan operasional tidak semata didorong oleh pertimbangan pasar.

Pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada pencapaian angka kunjungan juga dapat mengaburkan pentingnya aspek keselamatan.