Opini: Pancasila dalam Anggaran

Oleh: Fahmi Prayoga, S.E
Economist, Public Policy Analyst, and Researcher of SmartID.

POS-KUPANG.COM - Setiap Hari Lahir Pancasila, kita kerap berbicara tentang persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila tidak hanya diuji oleh pidato. 

Ia diuji oleh anggaran: siapa yang dibantu, wilayah mana yang diprioritaskan, layanan dasar apa yang dibiayai, dan apakah uang negara benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.

Dalam perspektif ekonomi fiskal, APBN dan APBD bukan sekadar dokumen teknis. Ia adalah wajah konkret ideologi negara. 

Bila Pancasila menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka janji itu harus terlihat dalam pajak, subsidi, bantuan sosial, belanja pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, jalan desa, perlindungan sosial, dan transfer ke daerah.

Baca juga: Opini: Kekuatan Narasi Digital- Pesta Babi dan Perebutan Pengaruh Setelahnya

Musgrave (1959) menyebut tiga fungsi utama fiskal negara: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Negara harus menyediakan barang publik, mengurangi ketimpangan, dan menjaga ekonomi dari guncangan. 

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, fungsi itu menjadi sangat penting karena tantangan pembangunan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga jarak antarpulau, biaya logistik, keterbatasan layanan dasar, dan kerentanan rumah tangga miskin.

NTT dan Keadilan Fiskal

Data menunjukkan mengapa keadilan fiskal penting bagi NTT. BPS mencatat persentase penduduk miskin NTT pada September 2025 sebesar 17,50 persen, atau sekitar 1,03 juta orang. 

Angka ini turun dibanding Maret 2025, tetapi tetap menunjukkan bahwa hampir satu dari lima warga NTT masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada saat yang sama, Gini Ratio NTT September 2025 tercatat 0,322. Angka ini tidak setinggi beberapa provinsi lain, tetapi ketimpangan di NTT tidak bisa hanya dibaca dari rasio pengeluaran. 

Ketimpangan NTT juga perlu dilihat dalam bentuk lainnya seperti ketimpangan akses: akses ke air bersih, sekolah berkualitas, puskesmas, listrik stabil, jalan produksi, internet, pasar, dan pekerjaan layak.

BPS juga mencatat IPM NTT tahun 2025 mencapai 69,89, naik dari 69,14 pada tahun sebelumnya. 

Kenaikan ini patut diapresiasi, tetapi posisi IPM tersebut tetap memberi pesan bahwa pembangunan manusia masih harus menjadi prioritas fiskal utama.