Opini: Pariwisata Premium dan Keselamatan Transportasi Laut

Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang

POS-KUPANG.COM - Tragedi tenggelamnya kapal wisata semi-phinisi KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo, pada 26 Desember 2025, kembali menyentakkan perhatian publik terhadap wajah lain pariwisata Indonesia.

Insiden yang merenggut nyawa empat warga negara Spanyol, termasuk Fernando Martin Carreras, pelatih tim putri Valencia CF B, beserta tiga anaknya, tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang fondasi keselamatan di destinasi wisata unggulan nasional.

Berdasarkan keterangan awal, kapal mengalami mati mesin sekitar 30 menit setelah berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. 

Baca juga: Opini: Lampu, Timbangan dan Tangga - Metafora Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kondisi gelombang setinggi dua hingga tiga meter dan minim pencahayaan, kapal terbalik dan akhirnya tenggelam. 

Peristiwa ini terjadi di kawasan yang relatif dekat dengan pelabuhan utama, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kesiapan sistem keselamatan maritim di wilayah yang dipromosikan sebagai destinasi pariwisata super prioritas?

Tragedi tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sepanjang 2024–2025, perairan Labuan Bajo dan sekitarnya mencatat serangkaian kecelakaan laut, mulai dari tenggelamnya KM White Pearl dan KM Budi Utama hingga terbaliknya KM Raja Bintang 02. 

Jika ditelaah, sebagian besar insiden menunjukkan pola serupa: gangguan teknis kapal, lemahnya perawatan serta keputusan berlayar yang kurang mempertimbangkan dinamika cuaca. 

Pola berulang ini mengindikasikan persoalan struktural dalam tata kelola keselamatan bahari, bukan semata kesalahan individual.

Keselamatan sebagai Fondasi

Sebagai tulang punggung aktivitas wisata di Labuan Bajo, transportasi laut semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pariwisata. 

Keselamatan pelayaran bukan hanya tanggung jawab operator, melainkan hasil dari sistem yang dibangun secara konsisten oleh negara, pelaku usaha, dan otoritas pengawas. 

Dalam praktiknya, tekanan permintaan wisata, terutama pada musim liburan, kerap menghadirkan dilema antara kepentingan ekonomi dan prinsip kehati-hatian. 

Situasi inilah yang menuntut kehadiran regulasi dan pengawasan yang lebih kuat agar keputusan operasional tidak semata didorong oleh pertimbangan pasar.

Pembangunan pariwisata yang terlalu berorientasi pada pencapaian angka kunjungan juga dapat mengaburkan pentingnya aspek keselamatan. 

Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap dimensi keselamatan akan berdampak negatif, baik terhadap reputasi destinasi maupun keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri.

Masyarakat lokal di kawasan sekitar Taman Nasional Komodo masih menghadapi berbagai keterbatasan layanan dasar. 

Persoalan akses air bersih, misalnya, menjadi realitas sehari-hari di sejumlah pulau. 

Distribusi sumber daya yang lebih berpihak pada kebutuhan industri pariwisata menimbulkan kesan adanya ketimpangan prioritas. 

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan warga terhadap manfaat langsung dari pembangunan yang berlangsung di sekitar mereka.

Pembangunan pariwisata sejatinya tidak hanya soal menarik wisatawan, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. 

Ketika masyarakat lokal merasa terpinggirkan, maka keberlanjutan tersebut menjadi rapuh. 

Tragedi kecelakaan laut, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas: pembangunan yang belum sepenuhnya menempatkan keselamatan dan kesejahteraan sebagai inti kebijakan.

Infrastruktur Maritim yang Belum Siap

Salah satu tantangan besar di kawasan ini adalah keterbatasan infrastruktur maritim. 

Hingga kini, Labuan Bajo belum memiliki fasilitas galangan kapal yang memadai untuk perawatan rutin dan inspeksi teknis. 

Akibatnya, operator kapal harus melakukan docking ke daerah lain, seperti Bali, dengan biaya tinggi. 

Kondisi ini menciptakan dilema bagi pelaku usaha, terutama skala kecil, antara memenuhi standar keselamatan atau menekan biaya operasional.

Upaya digitalisasi perizinan berlayar melalui sistem daring memang patut diapresiasi karena mempercepat proses administratif. 

Namun, digitalisasi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan teknis yang memadai. 

Sistem belum terintegrasi dengan pemantauan kondisi mesin atau muatan kapal secara real-time. 

Tanpa pengawasan menyeluruh, digitalisasi berisiko menjadi formalitas administratif, bukan alat deteksi dini.

Tekanan terhadap sistem keselamatan juga meningkat seiring lonjakan kunjungan wisatawan. 

Dalam empat bulan pertama 2025, puluhan kapal pesiar besar bersandar di Labuan Bajo. 

Kepadatan lalu lintas kapal di perairan yang relatif sempit meningkatkan risiko tabrakan dan kesalahan navigasi. 

Selain itu, tekanan terhadap daya dukung kawasan berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi daya tarik utama destinasi ini.

Tragedi di Labuan Bajo juga perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan nasional. 

Pemerintah saat ini mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak pemulihan ekonomi pascapandemi dan penopang transformasi ekonomi daerah. 

Namun, orientasi pada pertumbuhan harus diimbangi dengan penguatan tata kelola risiko, khususnya di sektor transportasi dan keselamatan publik.

Agenda besar seperti pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, penambahan konektivitas laut, serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara memerlukan standar keselamatan yang seragam dan terukur di seluruh wilayah. 

Dalam konteks ini, keselamatan bahari seharusnya menjadi indikator kinerja utama dalam pembangunan pariwisata. 

Tanpa indikator yang jelas dan mekanisme evaluasi yang transparan, kebijakan rawan terjebak pada pencapaian angka kunjungan semata.

Integrasi antara kebijakan pariwisata, perhubungan laut, mitigasi bencana, dan pengawasan teknis menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berkelanjutan.

Implikasi Internasional 

Kematian wisatawan asing membawa konsekuensi yang melampaui skala lokal.  Pemberitaan luas di media internasional berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap keamanan destinasi wisata Indonesia. 

Bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa, standar keselamatan merupakan pertimbangan utama dalam memilih tujuan wisata. 

Ketika sebuah destinasi unggulan gagal menjamin keselamatan dasar, kepercayaan pun mudah terkikis.

Dampak reputasi ini tidak dapat dipulihkan hanya melalui promosi. Pemulihan citra memerlukan langkah konkret dan terukur. 

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menunjukkan bahwa keselamatan benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar slogan dalam dokumen kebijakan.

Momentum pascatragedi seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. 

Penerapan asuransi pariwisata sebagai standar pelayanan minimum dapat memberikan perlindungan dasar bagi wisatawan. 

Pembangunan pusat kendali maritim yang dilengkapi sistem pemantauan cuaca mikro dan navigasi real-time menjadi kebutuhan mendesak. 

Selain itu, audit keselamatan yang independen dan berkala perlu diterapkan secara konsisten, disertai sanksi tegas bagi operator yang melanggar.

Pembenahan tersebut perlu dibarengi dengan penataan ulang prioritas pembangunan. 

Investasi infrastruktur fisik harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keselamatan dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat lokal. 

Tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan pariwisata berisiko kehilangan legitimasi sosialnya.

Tragedi kecelakaan laut di destinasi wisata unggulan seharusnya dipahami sebagai peringatan dini. 

Ia mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sistem keselamatan yang kokoh dan berkelanjutan. 

Tanpa fondasi tersebut, percepatan pembangunan justru berpotensi melahirkan risiko baru yang merugikan semua pihak, baik wisatawan, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal.

Labuan Bajo memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan Indonesia. 

Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika keselamatan bahari ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan pelengkap belaka. 

Keselamatan bukanlah biaya tambahan, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga martabat negara di mata dunia. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News