TAG
Revisi UU TNI
-
Menurut Araf, operasi militer yang memberikan keleluasaan tanpa keputusan politik akan membuat rancu tugas TNI sebagai alat pertahanan negara.
Selasa, 22 April 2025
-
Undang-Undang TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui.
Kamis, 17 April 2025
-
Hal ini dinilai sebagai indikasi penolakan masyarakat yang bisa berpengaruh pada citra lembaga TNI.
Jumat, 28 Maret 2025
-
PC PMII Mengutuk Keras Tindakan Represif Aparat dan ASN DPRD NTT Terhadap Massa Aksi Revisi UU TNI.
Jumat, 28 Maret 2025
-
Hal ini karena minimnya partisipasi publik sampai susahnya masyarakat mengakses draf naskah akademik dan RUU TNI.
Selasa, 25 Maret 2025
-
Pemerintah disarankan menggelar seleksi bagi militer aktif yang bakal menempati jabatan sipil seusai revisi Undan-Undang TNI.
Senin, 24 Maret 2025
-
Hal itu disampaikan Peneliti Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies ( CSIS ) Pieter Pandie.
Senin, 24 Maret 2025
-
Salah satu ciri kecacatan ini terlihat dari ketidaktersediaan draf RUU yang bisa diakses oleh masyarakat.
Kamis, 20 Maret 2025
-
Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan militer melampaui fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
Kamis, 20 Maret 2025
-
Sebanyak delapan fraksi yang tergabung dalam Komisi I pada rapat yang berlangsung Selasa (18/3/2025), menyetujui RUU TNI untuk segera disahkan.
Rabu, 19 Maret 2025
-
Tiga pesan kritis itu disampaikan salah seorang anggota, yakni mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.
Selasa, 18 Maret 2025
-
Ketua Umum PPI Jepang Prima Gandhi menilai RUU tersebut akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia
Minggu, 16 Maret 2025
-
Hal itu disampaikan dalam pembahasan RUU TNI di DPR RI tentang pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI.
Jumat, 14 Maret 2025
-
Diperkirakan pembahasan RUU TNI yang sedang bergulir di Komisi I DPR RI bisa selesai paling lambat pada masa sidang berikutnya yang dimulai 14 April
Rabu, 12 Maret 2025
-
Hal itu disampaikan Sjafrie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, pada Selasa (11/3/2025).
Selasa, 11 Maret 2025
-
Kontras telah mengirim surat ke Komisi I dan Komisi III DPR untuk menolak pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri.
Senin, 3 Maret 2025
-
Berdasarkan konstitusi, prajurit militer hanya boleh mengisi jabatan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan.
Rabu, 19 Februari 2025
-
Pembahasan tentang revisi UU TNI sudah bergulir di DPR RI periode sebelumnya, meski belum terselesaikan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo berak
Jumat, 25 Oktober 2024
-
Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa TNI sebenarnya juga tak mau mengerjakan sesuatu melampaui tugasnya.
Rabu, 12 Juni 2024
-
Persetujuan terhadap Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menghendaki RUU TNI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR.
Rabu, 29 Mei 2024
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
