Opini: Koordinasi yang Membingungkan- Pelajaran dari Polemik Sekda Ngada

Polemik pengangkatan Sekda di Ngada seharusnya tidak dipandang sebagai konflik personal antara dua pejabat daerah. Kasus ini justru menjadi cermin dari kelemahan sistem regulasi yang masih menyisakan ruang abu-abu dalam hubungan kewenangan antarlevel pemerintahan.

Jika dibiarkan, konflik serupa dapat terus terjadi di daerah lain. Setiap pergantian pejabat strategis berpotensi memicu polemik baru yang menguras energi pemerintahan. 

Padahal, tantangan pembangunan daerah jauh lebih mendesak untuk diselesaikan.

Karena itu, pemerintah pusat—melalui DPR dan Kementerian Dalam Negeri—perlu segera melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur pengangkatan Sekda dan hubungan koordinasi antara gubernur dan kepala daerah. 

Revisi aturan perlu dilakukan agar batas kewenangan menjadi jelas, mekanisme pengawasan tetap berjalan, dan konflik administratif dapat dihindari.

Polemik Ngada seharusnya menjadi peringatan penting. Selama kata “koordinasi” tetap dibiarkan ambigu, otonomi daerah akan terus berada dalam bayang-bayang tarik-menarik kekuasaan.

Sudah saatnya pemerintah memperjelas aturan tersebut demi kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan daerah. Jangan biarkan satu kata yang tidak jelas menjadi sumber konflik berkepanjangan. 

Koordinasi seharusnya menjadi sarana memperkuat kerja sama antarlevel pemerintahan—bukan alasan untuk memperpanjang pertarungan kewenangan yang pada akhirnya merugikan rakyat. (*)

Simak terus berita, cerpen dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News