Opini: Tantangan Kesempatan dalam Kesempitan bagi OVOP

Rasionalitas Orang Miskin dan Kegagalan Kebijakan Publik dalam Mengelola Pasar (1)

Oleh: Jermi Haning
Warga Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Ada satu pola yang terus berulang dalam kehidupan orang miskin yaiu ketika kesempatan datang, mereka bergerak cepat, mengambil sebanyak mungkin, dan memaksimalkan manfaat dalam waktu singkat. 

Pola ini sering dibaca sebagai perilaku oportunistik. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ia justru merupakan bentuk rasionalitas yang lahir dari tekanan hidup yang nyata. 

Dalam konteks ini, “kesempatan” bukan sesuatu yang rutin, melainkan sesuatu yang langka, mahal, dan sering kali tidak datang dua kali.

Baca juga: Opini: Ketika SOP Lebih Penting Daripada Martabat Manusia

Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo dalam Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (2011) menunjukkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian tinggi, orientasi pada hari ini adalah pilihan yang masuk akal. 

Pendapatan yang tidak stabil dan risiko yang besar membuat masa depan menjadi terlalu jauh untuk dijadikan pijakan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, menunda konsumsi demi investasi jangka panjang bukanlah pilihan rasional, melainkan kemewahan yang tidak semua orang miliki. 

Bahkan, dalam banyak situasi, keputusan jangka pendek justru merupakan bentuk optimasi terbaik dalam keterbatasan ekstrem.

Hal ini diperkuat oleh konsep present bias dari Richard Thaler dalam Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (2015). 

Dalam kemiskinan, preferensi terhadap manfaat langsung bukan sekadar bias psikologis, tetapi strategi bertahan hidup. Ketika kegagalan hari ini bisa berdampak langsung pada keberlangsungan hidup, maka masa depan menjadi sesuatu yang sekunder. 

Dengan kata lain, pilihan jangka pendek bukanlah irasionalitas, melainkan rasionalitas yang beroperasi dalam horizon waktu yang dipersempit oleh tekanan ekonomi.

Path Dependence: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu

Rasionalitas ini tidak berdiri sendiri. Ia juga dibentuk oleh pengalaman masa lalu melalui mekanisme path dependence. Berbagai program bantuan pemerintah—mulai dari IDT, DEMAM, hingga TJPS — telah meninggalkan jejak sosial yang kuat dalam cara masyarakat membaca kebijakan.

Secara formal, program-program tersebut sering disertai dengan kewajiban, mekanisme pengembalian, atau tujuan keberlanjutan. 

Namun dalam praktik, implementasi kerap menghadapi masalah klasik: lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan aturan, dan minimnya akuntabilitas. Dalam banyak kasus, kewajiban tidak dipenuhi tanpa konsekuensi yang jelas.

Dari sini, masyarakat belajar. Mereka memahami bahwa: