Opini: Dari Kekuasaan Menuju Pengabdian Publik

Mengembalikan Martabat Politik

Oleh: Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si.
Ketua Umum PATRIA PMKRI, tinggal di Jakarta.

POS-KUPANG.COM - Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat PATRIA PMKRI periode 2025 - 2030 yang dirangkaikan dengan Refleksi Nasional 2026 bukan sekadar agenda organisasi. 

Ia adalah peneguhan sikap moral, bahwa di tengah dinamika bangsa, politik harus kembali diletakkan sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar
perebutan kekuasaan.

Kita sedang berada dalam fase penting menuju Indonesia Emas 2045. Apakah sistem politik kita hari ini cukup sehat untuk mengantar bangsa ini sampai ke sana?

Krisis Kepercayaan yang Nyata

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. 

Baca juga: Opini: Momentum Audit dan Harapan Publik

Survei berbagai lembaga juga menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga perwakilan.

Fenomena ini bukan tanpa sebab. Politik masih kerap diwarnai oleh praktik transaksional, biaya politik yang tinggi, serta polarisasi yang tajam di ruang publik. 

Dalam banyak kasus, kompetisi politik lebih menonjolkan strategi memenangkan kekuasaan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Akibatnya, politik kehilangan makna dasarnya sebagai sarana untuk menghadirkan kesejahteraan bersama.

Politik Tanpa Nilai Ancaman bagi Masa Depan

Dalam refleksi yang kami lakukan bersama berbagai tokoh nasional, satu benang merah yang muncul adalah krisis nilai dalam kehidupan politik.

Ketika integritas tidak lagi menjadi fondasi, maka kebijakan publik berpotensi menyimpang dari kepentingan rakyat. 

Ketika kekuasaan tidak dibatasi oleh etika, maka demokrasi bisa berubah menjadi sekadar prosedur tanpa substansi.

Politik tanpa nilai juga berdampak sistemik seperti kebijakan ekonomi menjadi tidak adil, pengelolaan sumber daya alam cenderung eksploitatif, polarisasi sosial semakin menguat, hingga ruang publik yang dipenuhi disinformasi.