Opini: Mau Tidak Mau Jadi PNS, Refleksi atas Ketergantungan Fiskal dan Struktural di NTT

Karena sektor administrasi pemerintahan masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi NTT, pemerintah daerah perlu berperan lebih aktif sebagai fasilitator pembangunan. 

Peran ini tidak cukup hanya sebagai penyalur dana pusat, tetapi harus berkembang menjadi pencipta ekosistem ekonomi lokal yang mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif. 

Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendukung usaha, pembiayaan bagi UMKM, insentif investasi lokal, serta pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Penguatan konektivitas fisik dan digital juga harus menjadi prioritas utama, tidak hanya di kota besar, tetapi hingga ke wilayah tertinggal, agar pemerataan pembangunan benar-benar terjadi.

Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, transformasi ekonomi di NTT hanya akan menjadi wacana. 

Anak-anak muda yang berpendidikan tinggi akan terus enggan mengabdi di NTT karena minimnya peluang karir di luar jalur birokrasi. 

Bahkan bagi yang memutuskan untuk kembali ke NTT, banyak yang akhirnya memilih menjadi PNS, bukan karena cita-cita ideal, melainkan opsi paling realistis.

Perubahan memang tidak dapat terjadi dalam semalam, tetapi langkah awal bisa dimulai dari keberanian meninjau ulang struktur ekonomi secara jujur dan menyusun strategi yang berpihak pada potensi lokal. 

Di sinilah peran ASN diuji: bukan sekadar menjadi beban fiskal, tetapi justru menjadi agen perubahan. 

Di tengah keterbatasan dan tantangan, ASN memiliki peluang untuk membuktikan  birokrasi bukanlah ruang yang stagnan, melainkan bisa menjadi wahana strategis bagi inovasi, transformasi pelayanan publik, dan pembangunan yang lebih berdampak. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News