Opini

Opini: Ketidaktahuan Rasional dalam Rumah Demokrasi

Demokrasi sering kali gagal karena mayoritas pemilih tidak memiliki pengetahuan memadai untuk membuat keputusan politik yang berkualitas.

Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI DEONIZIO MANEK
Deonizio Manek 

Oleh: Deonizio Manek
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur 

POS-KUPANG.COM - Demokrasi sering diagungkan sebagai sistem politik terbaik dalam sejarah sistem pemerintahan. 

Hampir semua negara modern berlomba mengklaim dirinya demokratis, seolah-olah label itu menjadi jaminan legitimasi moral di mata dunia. 

Kita  kerap mendengar ungkapan klasik dari Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” 

Namun, apakah demokrasi benar-benar mampu menjawab tantangan zaman? Apakah suara mayoritas selalu identik dengan kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan? 

Baca juga: Opini: Demokrasi Kita, Cermin Cara Kita Dididik

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menyaksikan realitas politik hari ini yang penuh dengan obralan sentimen, politik uang, korupsi, dan rendahnya kualitas pemilih.

Jason Brennan, seorang filsuf politik kontemporer, berani mengajukan kritik keras terhadap demokrasi. 

Ia menyebut demokrasi sering kali gagal karena mayoritas pemilih tidak memiliki pengetahuan memadai untuk membuat keputusan politik yang berkualitas. 

Pandangannya memantik perdebatan sekaligus memberi perspektif baru dalam menilai sistem politik yang selama ini dianggap sakral.

Berkaca pada kenyataan politik di sekitar kita. Dalam rana pemilu, suara seorang akedemisi yang memahami mekanisme politik dan dampaknya bagi negara bernilai sama dengan suara seseorang petani yang tidak tahu apa itu dunia permainan politik. 

Secara prosedural dalam ruang pemilu memang adil, tetapi apakah substansinya juga adil? 

Inilah yang disebut Brennan sebagai “rational ignorance”, yakni kondisi ketika pemilih tidak mau repot memahami isu politik karena merasa satu suara tidak akan mengubah apa pun.

Fenomena ini jelas terlihat dalam politik Indonesia. Banyak pemilih menentukan pilihannya berdasarkan bantuan BLT, makan gratis, atau sentimen emosional. 

Perdebatan argumentasi nyaris tenggelam di balik perang slogan dan citra algoritma sosial. 

Akibatnya, kandidat dengan visi dangkal tetapi wajah populer lebih mudah menang dibandingkan tokoh yang menawarkan gagasan matang.

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved