Opini: Mau Tidak Mau Jadi PNS, Refleksi atas Ketergantungan Fiskal dan Struktural di NTT

Secara nasional, kontribusi sektor ini hanya sekitar 3,04 persen, dan di provinsi tetangga seperti NTB sekitar 5,82 persen,  cukup jauh di bawah angka NTT yang mencapai 12,74 persen (BPS, 2025). 

Di sisi lain, sektor-sektor produktif seperti Industri Pengolahan justru belum berkembang signifikan di NTT. 

Kontribusinya terhadap PDRB hanya sekitar 1,4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 18,98 persen dan masih lebih rendah dari NTB yang mencapai 3,87 persen. 

Padahal, sektor Industri Pengolahan memiliki peran strategis dalam mendorong nilai tambah, membuka lapangan kerja formal, dan mempercepat transformasi struktural ekonomi. 

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi di NTT masih tertinggal jauh.

Dominasi sektor Administrasi Pemerintahan ini juga perlu dilihat dalam konteks lemahnya sektor utama lainnya. 

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, misalnya, masih menjadi penopang utama ekonomi NTT dengan kontribusi sebesar 28,87 persen terhadap total PDRB, hampir sepertiga dari keseluruhan. 

Tetapi, besarnya kontribusi ini belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pelakunya. 

Berdasarkan data BPS, sebanyak 70,73 persen rumah tangga miskin di NTT menggantungkan hidup dari sektor ini. 

Ditambah lagi, fakta bahwa mayoritas pelaku pertanian berpendidikan rendah dan bekerja secara informal menunjukkan bahwa sektor ini masih dikelola secara tradisional. 

Hal ini turut menjelaskan mengapa minat generasi muda terhadap usaha pertanian masih rendah.

Melihat situasi tersebut, idealnya struktur ekonomi suatu daerah tidak terlalu bergantung pada sektor primer seperti pertanian maupun pada belanja pemerintah. 

Sebuah struktur ekonomi yang sehat dan berkelanjutan ditandai oleh pelebaran basis ekonomi yang merata, yakni melalui pertumbuhan sektor sekunder seperti industri pengolahan dan sektor tersier seperti jasa dan pariwisata. 

Dalam Visi Indonesia 2045: Ringkasan Eksekutif yang diterbitkan oleh Bappenas pada tahun 2019, transformasi struktural yang berkualitas mengharuskan realokasi sumber daya ke sektor pertanian modern, manufaktur, dan layanan modern (termasuk ekonomi kreatif dan digital). 

Inilah yang dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.