TAG
DPRD NTT
-
Setelah hampir 20 menit menyampaikan orasi, para perwakilan aksi damai pun mendapatkan kesempatan masuk untuk berdialog dengan perwakilan.
Senin, 8 September 2025
-
Melki mengatakan, angka yang demikian perlu dicek juga setiap pengeluarannya. Dia membuka ruang dialog bersama semua pihak, termasuk DPRD
Senin, 8 September 2025
-
SBU juga digunakan sebagai pedoman standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah
Senin, 8 September 2025
-
Pengalaman DPRD Kota Kupang periode lalu menunjukkan demikian sehingga terpaksa semua kelebihan pembayaran tunjangan dikembalikan.
Minggu, 7 September 2025
-
Emi mengatakan, besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD telah sesuai dengan regulasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18
Sabtu, 6 September 2025
-
Data BPS, kata dia, mencatat persentase penduduk miskin di NTT per Maret 2025 mencapai 18,60 persen atau sekitar 1,09 juta orang.
Jumat, 5 September 2025
-
Selain itu, tunjangan tersebut harus melihat juga kapasitas fiskal Provinsi NTT tanpa mengorbankan pelayanan publik esensial.
Kamis, 4 September 2025
-
Aksi massa itu menuntut agar DPRD NTT menyesuaikan tunjangan. Emi melanjutkan, seluruh proses termasuk tunjangan akan dilakukan atas izin
Kamis, 4 September 2025
-
Dalam pasal 3 ayat 3, DPRD diberi tunjangan sewa rumah dengan ukuran bangunan pada luas maksimal 150 meter persegi dan luas tanah 350 meter persegi.
Rabu, 3 September 2025
-
Mereka meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor.
Senin, 1 September 2025
-
Mereka juga menekankan agar praktik perdagangan orang (TPPO) di NTT segera dihentikan sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Senin, 1 September 2025
-
Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dibubarkan karena dianggap telah mengkhianati rakyat
Senin, 1 September 2025
-
Massa aksi berjumlah ratusan orang. Mereka baru tiba di kantor DPRD NTT sekitar pukul 12.00 WITA. Demonstran menyampaikan berbagai tuntutan maupun
Senin, 1 September 2025
-
Kunjungan itu, kata dia, berbicara tentang badan usaha milik daerah (BUMD). Sekalipun itu bukan wewenang dari Komisi II DPR RI, dialog saat pertemuan
Jumat, 29 Agustus 2025
-
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, menilai agenda ini menjadi ruang pembelajaran penting bagi para legislator untuk melihat langsung
Jumat, 29 Agustus 2025
-
Anggota DPRD Provinsi NTT, David Boimau, menanggapi isu kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang menuai sorotan publik.
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Fraksi partai Demokrat DPRD NTT menyebut APBD Provinsi NTT kebanyakan membiayai rutinitas birokrasi
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Dia juga meminta Sekda NTT Kosmas Lana, sebagai perwakilan pemerintah, untuk mengingatkan kepala OPD agar menjawab semua pandangan umum fraksi.
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Selain mengusulkan agar agenda pandangan umum fraksi tidak lagi dibacakan tetapi hanya diserahkan ke Pemerintah.
Kamis, 28 Agustus 2025
-
Beragam persoalan kerap menimpa institusi penegak hukum di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rabu, 27 Agustus 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved