TAG
DPRD NTT
-
Demokrat DPRD NTT Sebut Porsi Belanja Modal Pemprov Masih Kecil
Penurunan terbesar justru terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merosot Rp 149 miliar, sehingga hanya mencapai Rp 1,774 triliun.
14 jam lalu -
Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Sebut Publik Perlu Wajah Birokrasi yang Aspiratif
Meski sedang dilakukan efisiensi tetapi kinerja pelayanan publik harus tetap prima. Sebab, itu yang sangat dibutuhkan masyarakat.
15 jam lalu -
Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT Minta Pemprov Serius Tanggapi Bencana Nagekeo
Akibatnya, banjir dan tanah longsor di mana-mana yang menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan rumah penduduk, fasilitas publik, sarana
21 jam lalu -
Respons Aspirasi Publik, DPRD NTT Serahkan ke Gubernur untuk Lakukan Evaluasi Tunjangan
DPRD NTT selanjutnya menyerahkan evaluasi tersebut kepada Gubernur NTT sesuai kewenangannya.
2 hari lalu -
Mahasiswa Bakar Ban di Depan DPRD NTT, Simbol Perlawanan Rakyat
Asap hitam mengepul di halaman gedung wakil rakyat, menandai puncak ekspresi kekecewaan massa terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPRD
2 hari lalu -
Diskusi Memanas, DPRD NTT Minta Mahasiswa Serahkan Aspirasi ke Gubernur
Alexander Take Ofong, anggota DPRD Fraksi NasDem yang hadir mewakili lembaga, menegaskan bahwa DPRD menghormati aspirasi publik yang berkembang
2 hari lalu -
Hari Ini DPRD NTT Tegaskan Pergub Tunjangan DPRD Akan Dievaluasi Gubernur
Setelah lebih dari tiga jam berorasi, massa aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda NTT akhirnya diterima untuk berdialog dengan perwakilan DPRD NTT
2 hari lalu -
Mahasiswa Pemuda NTT Suarakan Penolakan Tunjangan DPRD Lewat Orasi
Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Pemuda NTT pada Selasa (9/9/2025) di depan Gedung DPRD NTT berlangsung penuh seruan kritis.
2 hari lalu -
Banggar DPRD NTT Minta Alihkan Anggaran OVOP dan NTT Mart Rp 17 Miliar ke Program Lain
Pemerintah diminta segera mempercepat penyerapan anggaran agar target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
3 hari lalu -
Aksi Damai Buruh di Depan Kantor Gubernur NTT, Massa Desak Bertemu Melki Laka Lena
Setelah hampir 20 menit menyampaikan orasi, para perwakilan aksi damai pun mendapatkan kesempatan masuk untuk berdialog dengan perwakilan.
3 hari lalu -
Gubernur Melki Laka Lena Soal Tunjangan DPRD NTT yang Fantastis: Kebutuhan di Dapil Tinggi
Melki mengatakan, angka yang demikian perlu dicek juga setiap pengeluarannya. Dia membuka ruang dialog bersama semua pihak, termasuk DPRD
3 hari lalu -
Harga Sewa Kendaraan DPRD NTT Lebih Besar dari Standar Biaya Umum TA 2025
SBU juga digunakan sebagai pedoman standar harga satuan regional serta memuat standar harga satuan barang dan jasa sesuai karakteristik daerah
4 hari lalu -
Ombudsman Ungkap Risiko Nilai Fantastis Tunjangan DPRD NTT
Pengalaman DPRD Kota Kupang periode lalu menunjukkan demikian sehingga terpaksa semua kelebihan pembayaran tunjangan dikembalikan.
4 hari lalu -
Emilia Nomleni Sebut Besaran Tunjangan Anggota DPRD NTT Telah Sesuai Regulasi
Emi mengatakan, besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD telah sesuai dengan regulasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18
5 hari lalu -
GMKI Kupang Nilai Tunjangan DPRD NTT Abaikan Keadaan Masyarakat
Data BPS, kata dia, mencatat persentase penduduk miskin di NTT per Maret 2025 mencapai 18,60 persen atau sekitar 1,09 juta orang.
6 hari lalu -
Pengamat Politik Unmuh Kupang Beri Catatan untuk DPRD NTT soal Tunjangan
Selain itu, tunjangan tersebut harus melihat juga kapasitas fiskal Provinsi NTT tanpa mengorbankan pelayanan publik esensial.
7 hari lalu -
Ketua DPRD NTT Sebut akan Evaluasi Tunjangan, Tapi Belum Bisa Putuskan
Aksi massa itu menuntut agar DPRD NTT menyesuaikan tunjangan. Emi melanjutkan, seluruh proses termasuk tunjangan akan dilakukan atas izin
7 hari lalu -
Angka Fantastis Tunjangan Transportasi DPRD NTT Versi Pergub 22 Tahun 2025
Dalam pasal 3 ayat 3, DPRD diberi tunjangan sewa rumah dengan ukuran bangunan pada luas maksimal 150 meter persegi dan luas tanah 350 meter persegi.
Rabu, 3 September 2025 -
Pemprov NTT Bawa Usulan Mahasiswa ke Pempus Terkait Revisi Tunjangan Dewan
Mereka meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor.
Senin, 1 September 2025 -
Dalam Aksi di Kupang, Cipayung Sampaikan Deretan Tuntutan ke Presiden dan DPR RI
Mereka juga menekankan agar praktik perdagangan orang (TPPO) di NTT segera dihentikan sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Senin, 1 September 2025
