Gerakan Cipayung Plus NTT Anggap DPR Khianati Rakyat, Tuntut Dibubarkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Aliansi Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kepemudaan (OKP), dan masyarakat NTT menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTT, Senin (1/9/2025). 

Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dibubarkan karena dianggap telah mengkhianati rakyat.

“Kami melihat DPR sudah tidak lagi menjadi rumah rakyat, melainkan lembaga yang mengkhianati kepentingan rakyat. Karena itu, kami mendesak agar DPR dibubarkan!” teriak salah satu orator.

Massa aksi menyoroti berbagai keputusan politik DPR yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat. 

Mereka juga menyinggung kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online saat aksi di Jakarta beberapa waktu lalu yang disebut akibat tindakan represif aparat.

Selain itu, mahasiswa menilai DPR tidak bersuara terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membebani masyarakat, termasuk kenaikan biaya pendidikan dan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam di daerah.

“Jika DPR terus diam, maka rakyat tidak punya lagi alasan untuk mempercayai mereka. Rakyat harus ambil alih kedaulatan,” tambah orator lainnya. 

Baca juga: Gabungan Mahasiswa di Kupang Gelar Demonstrasi di Kantor DPRD NTT

Tuntut DPR Temui Massa Aksi

Suasana aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9/2025), semakin memanas. Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat mendesak agar anggota DPR keluar menemui mereka, bukan berdiam diri di ruang ber-AC.

“DPR harus keluar dan temui kami, jangan hanya enak duduk di ruang AC! Rakyat datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi, jangan diabaikan,” teriak salah satu orator dengan lantang.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi gerakan menuntut keadilan atas berbagai tindakan aparat kepolisian yang dinilai represif dan merugikan rakyat. 

Mereka menyinggung kasus penembakan dan penahanan terhadap massa aksi di beberapa daerah yang hingga kini belum menemui titik terang.

“Aparat seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan malah menjadi pelaku kekerasan. Tugas polisi adalah menciptakan keamanan dan kemaslahatan, bukan menambah kesengsaraan rakyat,” lanjut orator.

Massa aksi juga menyoroti kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih dialami masyarakat.