Ketua DPRD NTT Sebut akan Evaluasi Tunjangan, Tapi Belum Bisa Putuskan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua DPRD NTT Emi Nomleni mengaku bakal melakukan evaluasi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD NTT. 

Meski begitu, rencana tersebut belum bisa diputuskan sepihak oleh DPRD NTT. Dia menyebut keberadaan DPR dan DPRD di provinsi maupun di kabupaten/kota berbeda. DPRD, ujar dia, berada dalam tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri. 

"DPR RI dan DPRD itu berbeda. Kami ada bersama-sama dengan pemerintah itu ada di Kementerian Dalam Negeri," katanya, Senin (1/9/2024) lalu saat menerima demonstrasi mahasiswa. 

Aksi massa itu menuntut agar DPRD NTT menyesuaikan tunjangan. Emi Nomleni melanjutkan, seluruh proses termasuk tunjangan akan dilakukan atas izin dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

Politikus PDI Perjuangan NTT itu mengaku, tuntutan mahasiswa belum bisa dipenuhi karena terhambat tatanan birokrasi.

"Tapi kalau itu dibutuhkan evaluasi, kita evaluasi. Cuma harus diingat bahwa DPRD itu langsung bersinggungan langsung dengan rakyat. Kami ada dibawa aturan, kami tidak membuat aturan sendiri, tunjangan, gaji dan lain-lain," ujar dia.

Baca juga: Pemprov NTT dan Timor Leste Jajaki Kerja Sama Border Market hingga Tour de Timor

Emi mengatakan, setiap APBD yang diputuskan dan dijalankan, selalu mendapat evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia memahami keprihatinan kondisi bangsa yang tengah bergejolak. 

Dia mengaku, situasi yang dialami masyarakat maupun mahasiswa, sama seperti yang dia dan DPRD lain rasakan. Semua tuntutan itu, kata dia, akan disampaikan ke pemerintah pusat. 

"Tentu kita tahu tentang kondisi kita. Apa yang menjadi kewenangan provinsi kita akan bersama-sama dengan Pak Gubernur. Itu menjadi evaluasi kita bersama," katanya. 

Adapun tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD NTT mengalami kenaikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 22 tahun 2025 yang terbit pada 16 Mei 2025 lalu atau beberapa bulan setelah adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat, pada Februari 2025.

Dalam pasal 3 ayat 3 Pergub itu, DPRD diberi tunjangan sewa rumah dengan ukuran bangunan pada luas maksimal 150 meter persegi dan luas tanah 350 meter persegi. 

Tunjangan yang ditetapkan yakni Rp 23.600.000. Tunjangan itu dibayar setiap bulan seperti diatur dalam pasal 3 ayat 5 dalam Pergub yang sama. Bila demikian, maka satu bulan total yang harus dibayar untuk 65 orang DPRD NTT adalah Rp 1.534.000.000.

Dari Pergub tersebut juga memuat tunjangan transportasi yang diatur dalam pasal 4. Ayat 3 pasal ini berbunyi, tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan. 

Adapun kategori sewa kendaraan ditentukan yakni sedan atau jeep dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc untuk Ketua DPRD. Kemudian, sedan atau minibus dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc untuk Wakil Ketua DPRD.