Fraksi Demokrat DPRD Sebut APBD NTT Banyak Biayai Rutinitas Birokrasi Dibanding Produktif 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Fraksi partai Demokrat DPRD NTT menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kebanyakan membiayai rutinitas birokrasi. 

Artinya, selama ini APBD lebih banyak menyasar sektor seremonial. Sementara masih lemah dalam pembiayaan program produktif. Demokrat menilai itu tidak berpihaknya anggaran Pemerintah ke masyarakat. 

"Kecenderungan belanja yang lebih banyak terserap pada rutinitas birokrasi ketimbang belanja produktif menegaskan lemahnya keberpihakan anggaran pada kepentingan rakyat," ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD NTT Reny Marlina Un berkata, Kamis (28/8/2025). 

Adapun Fraksi Demokrat DPRD NTT telah menuangkan hal itu dalam dokumen pandangan umum Fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2025. Dokumen itu telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi. 

Fraksi Demokrat, kata Reny Marlina Un, merekomendasikan agar Pemerintah melakukan realokasi belanja operasi konsumtif menuju belanja modal yang lebih produktif. 

Kemudian, menyusun prioritas belanja berbasis outcome pembangunan, bukan sekadar penyerapan anggaran. Demikian juga dengan mekanisme pengawasan BTT yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sisi lain, Demokrat juga menyoroti penyerapan anggaran hingga semester I Tahun 2025 baru mencapai 39 persen atau jauh di bawah standar ideal 50 persen. 

Hal itu berdampak pada tertundanya berbagai program strategis, melemahnya daya dorong ekonomi daerah, serta berkurangnya manfaat langsung bagi masyarakat. 

"Rendahnya serapan bukan hanya soal teknis, melainkan juga akibat lemahnya perencanaan, birokrasi yang lamban, serta minimnya koordinasi antar-OPD," ujar Reny Marlina Un. 

Demokrat meminta adanya reformasi manajemen perencanaan dan eksekusi anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja.

Baca juga: 12 Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Malaka Dikenakan UUPA

Selain, adanya mitigasi terhadap OPD dengan kinerja penyerapan rendah. Dan, perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi sistem keuangan daerah. 

Menurut Reny Marlina Un, Fraksi Demokrat juga memandang anggaran pendidikan di NTT masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari APBD. 

Sementara, ketimpangan rasio guru–murid, keterbatasan sarana di sekolah terpencil, serta kurangnya dukungan pada pendidikan vokasi menjadi persoalan nyata yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia NTT.

Pihaknya meminta Pemerintah agar menyiapkan alokasi afirmatif untuk sekolah terpencil dan daerah perbatasan serta pengembangan beasiswa vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja.