Keterangan Ahli Pidana dalam Sidang Eks Kapolres Ngada Dinilai Menyesatkan

Berdasarkan hal tersebut, Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTT (APP NTT) menyatakan sikap:

Pertama, Mendesak Majelis Hakim untuk menolak keterangan ahli yang bertentangan dengan hukum positif, terutama UU Perlindungan Anak dan UU TPKS yang bersifat lex specialis, serta mengedepankan keadilan substantif bagi korban.

Kedua, Mengajak publik dan media untuk terus mengawal jalannya persidangan agar tidak terjadi upaya-upaya penggiringan opini yang dapat melemahkan posisi korban dan mencederai rasa keadilan.

Baca juga: LIPSUS: Tensi Darah AKBP Fajar Tinggi Eks Kapolres Ngada Pakai Rompi Orange 26 Ditahan di Rutan

Ketiga, Menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip perlindungan anak dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual.

Keempat, Mendesak Dewan Rektor dan Komisi Etik di Universitas Nusa Cendana untuk melakukan uji akademik atas Keterangan keahlian yang disampaikan oleh salah satu dosennya, Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum. Bilamana terbukti, maka terhadap yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas. 

APP NTT akan terus berdiri bersama korban dan memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima untuk melindungi kelompok paling rentan, bukan menjadi alat bagi pelaku untuk berkelit dari tanggung jawabnya. (vel)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS