Opini: Debat HAM- Antara Sensasi Televisi dan Kedewasaan Berpikir Publik 

Dalam situasi gaduh, selalu ada aktor yang mengambil keuntungan. Isu HAM yang semestinya menjadi ruang konsensus justru bisa dijadikan alat untuk menyerang atau menggalang dukungan. Di titik ini, prinsip berubah menjadi instrumen.

Kekhawatiran bahwa publik akan menilai HAM berdasarkan siapa yang "menang" bukanlah paranoia. Budaya  politik  kita sering kali mempersonalisasi gagasan. 

Alih-alih menguji argumen, kita menilai siapa yang berbicara. Jika seorang tokoh dianggap kalah, pandangannya ikut terseret.  Padahal prinsip tidak tunduk pada popularitas.

Tugas negara sebagaimana diamanatkan konstitusi bukan memenangkan debat,  melainkan mencerdaskan  kehidupan bangsa dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal asasi manusia seharusnya menjadi tata bahasa moral dalam setiap kebijakan. 

Ia bukan bahan pertunjukan, melainkan standar yang mengikat semua institusi. Demokrasi membutuhkan diskursus. Tidak ada kemajuan tanpa perbedaan pandangan.  

Namun kedewasaan demokrasi diukur dari kemampuan membedakan mana yang layak dipertarungkan sebagai kebijakan, dan mana yang harus dijaga sebagai fondasi bersama.

Rencana debat terbuka tentang HAM antara penjabat negara dan akademisi mungkin lahir dari niat baik. 

Menghadirkan transparansi, memperkaya wacana, atau menunjukkan keterbukaan. Tetapi niat baik saja tidak cukup. Format dan konteks menentukan makna. 

Jika yang lahir justru Sensasi, polarisasi, dan simplifikasi,.maka kita perlu bertanya ulang tentang kebijaksanaan langkah tersebut.

Hak asasi manusia bukan arena gladiator intelektual. Ia adalah komitmen moral dan konstitusional yang mengikat semua pihak, terlepas dari kecakapan berbicara atau posisi jabatan. 

Perdebatan boleh saja terjadi, bahkan perlu tetapi harus diarahkan pada implementasi, prioritas, dan evaluasi kebijakan.

Di tengah budaya politik yang mudah terjebak pada tontonan, kita ditantang untuk memilih kedalaman daripada keramaian. 

Negara yang serius terhadap HAM tidak sibuk menentukan siapa paling fasih, melainkan memastikan setiap warga benar-benar merasakan perlindungan haknya.  Dan itu, ironisnya, tidak akan pernah selesai hanya dengan tepuk tangan di studio televisi. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News