Opini: Tirani Meritokrasi dan Kaum Marhaen

Oleh: Antonius Guntramus Plewang
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

POS-KUPANG.COM - Sepanjang berdirinya bangsa ini, kaum kecil dan miskin di Indonesia belum menemukan titik puncak keadilan yang sesungguhnya. 

Alih-alih mengharapkan keadilan distributif, mereka justru semakin dianggap rendah oleh segelintir elit dan dijadikan sarana kaum populis untuk membentuk citra politik busuk.

Fenomena ini menampilkan jurang kesenjangan sosial di Indonesia yang kian menganga lebar. 

Populasi penduduk miskin ekstrem baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan terbilang cukup banyak. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,35 juta jiwa atau dalam skala presesntasinya berjumlah 8,25 persen. 

Secara matematis setiap tahunnya jumlah penduduk miskin memang mengalami penurunan. 

Baca juga: Opini: Memerdekakan Pendidikan- Menjadikan NTT Lokomotif Ekonomi Biru dan Hijau

Namun, perlu juga kita menyaksikan realitas kemiskinan yang amat pelik yang dialami oleh penduduk miskin. 

Gejolak kemiskinan di Indonsia menimbulkan kecemasan besar bagi nasib dan masa depan bangsa. 

Ketimpangan sosial-ekonomi yang ada menunjukkan sisi gelap sistem di Indonesia yang berpusat pada segelintir pihak. 

Berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan politik kurang berpihak pada kaum miskin. 

Tak heran apabila dalam dinamika perjalanan bangsa ini selalu diselimuti narasi klasik “yang miskin akan semakin miskin, dan yang kaya akan semakin kaya.” 

Lantas apakah kemiskinan di Indonesia benar-benar terjadi karena kemalasan masyarakat atau karena sistem yang cenderung pincang?

Salah satu gagasan yang telah lama dipromosikan sebagai solusi atas ketimpangan ini adalah meritokrasi. 

Meritokrasi lahir dari kegelisahan akan kejamnya sistem feodalisme, nepotisme, atau hirarki kekuasaan sebuah dinasti.