Breaking News
Kamis, 30 April 2026

Opini

Opini: Drama BBM Sabu Raijua,  Antrean Panjang Solusi Pendek

Foto-foto di media, sementara di lapangan bensin botolan terus berjaya. Rakyat sudah muak dengan pertunjukan sidak yang tidak diikuti tindakan nyata.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI JOHN MOZES HW NERU
Pdt. John Mozes Hendrik Wadu Neru 

Aparat keamanan tidak boleh sekadar hadir saat antrean panjang, tapi harus menindak pelaku yang jelas-jelas menyalahgunakan.

Ketiga, politik sidak yang hampa. DPRD dan pejabat daerah sering melakukan inspeksi mendadak. Tapi hasilnya? 

Foto-foto di media, sementara di lapangan bensin botolan terus berjaya. Rakyat sudah muak dengan pertunjukan sidak yang tidak diikuti tindakan nyata.

Belajar dari Konsep Sustainable Supply Chain

Di titik inilah kita perlu mengubah cara pandang. Rantai pasok BBM tidak boleh lagi dipahami semata sebagai sistem ekonomi yang menghitung untung rugi. 

Ia harus dilihat sebagai bagian dari Sustainable Supply Chain—rantai pasok berkelanjutan yang adil, bertanggung jawabdan memikirkan dampak sosial-ekologisnya.

1.Efisien bukan berarti adil

Dalam logika lama, yang penting kuota terpenuhi dan kapal datang sesuai jadwal. Tetapi efisiensi ini tidak menjamin keadilan. 

Apa artinya kuota cukup jika rakyat kecil tidak bisa membeli BBM sesuai harga resmi? 

Sustainable Supply Chain menuntut distribusi yang transparan dan adil, memastikan energi sampai ke pengguna akhir yang berhak.

2. Profit bukan segalanya

Pertamina sebagai badan usaha tentu harus menghitung keuntungan. Tapi di wilayah terluar seperti Sabu Raijua, logika profit tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. 

Rantai pasok energi di daerah terpencil adalah soal hak rakyat atas energi—sebuah keadilan sosial yang harus dipenuhi negara.

3. Ekosistem, bukan hanya sistem

Rantai pasok adalah ekosistem. Artinya: distribusi BBM harus mempertimbangkan bukan hanya faktor logistik, tapi juga kondisi sosial (kemiskinan, mobilitas rakyat) dan ekologis (kerentanan cuaca, keterbatasan infrastruktur). 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 3/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved