Opini: Drama BBM Sabu Raijua,  Antrean Panjang Solusi Pendek

Setiap hari antrean motor dan mobil mengular panjang di tiga SPBU Sabu Raijua—satu di Seba, satu di Liae dan satu di Eimau. Polisi berjaga, warga berdesak-desakandan pedagang botolan menunggu dengan tenang. 

Antrean ini sejatinya bukan antrean biasa, melainkan komedi gelap: di depan SPBU rakyat bersusah payah, di belakangnya “pemain besar” dengan pikap dan jeriken bolak-balik mengisi tanpa barcode.

Fenomena pengecer BBM ilegal sudah jadi rahasia umum. Kendaraan dengan tangki modifikasi antre berkali-kali, membeli Pertalite bersubsidi, lalu menimbunnya. Dalam hitungan jam, stok di SPBU ludes. 

Keesokan harinya, Pertalite itu muncul kembali di pinggir jalan, dijual dalam botol-botol seharga Rp25.000–30.000. Rakyat kecil yang tak tahan antre akhirnya membeli botolan itu, terjebak dalam lingkaran mafia kecil.

Bukankah ini mirip satire negara? Subsidi yang seharusnya melindungi rakyat justru dirampas oleh oknum, dilegalkan oleh kelalaian sistemdan dijual kembali sebagai komoditas premium.

Solusi Pendek, Ingatan Pendek

Setiap kali krisis BBM memuncak, solusi yang ditawarkan selalu seragam: kapal tambahan, operasi pasar, rapat koordinasi. Semua terdengar heroik, tetapi sesungguhnya hanya solusi pendek dengan ingatan pendek. 

Begitu kapal minyak merapat dan pasokan kembali normal, semua pihak bernapas lega, lalu lupa bahwa bulan depan antrean akan mengular lagi. Rakyat tetap korban.

Padahal masalahnya bukan sekadar cuaca buruk atau jadwal kapal. Masalahnya terletak pada tata kelola rantai pasok BBM yang rapuh. 

Distribusi hanya dilihat sebagai urusan logistik ekonomi: kuota, kapal, depot, SPBU. Padahal rantai pasok energi adalah ekosistem sosial. Begitu ada celah, mafia masuk, rakyat jadi korban.

Kritik yang Harus Ditegakkan

Ada tiga kritik utama yang perlu dilontarkan:

Pertama, distribusi tidak tertib. Kuota cukup, tetapi stok di SPBU sering habis sebelum kapal datang. Ini menandakan kebocoran di sepanjang rantai distribusi. 

Pertamina dan pemerintah daerah harus jujur: sistem distribusi tidak bekerja.

Kedua, pengawasan lemah. Kalau mobil pikap bisa bolak-balik isi Pertalite tanpa barcode, itu bukan sekadar “kelalaian teknis”. Itu adalah bukti bobroknya pengawasan.