Opini: Referendum Nasional- Menimbang Stabilitas di Tengah Badai Kebebasan

Oleh: Irvan Kurniawan
Penulis meminati isu geostrategi dan geopolitik, tinggal di Kupang. 

POS-KUPANG.COM - Situasi sosial-politik Indonesia belakangan ini, mulai dari transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo hingga pro-kontra kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), seolah sedang menari di atas bara panas. 

Peristiwa "Agustus Kelabu 2025" yang menyisakan trauma kolektif, kasus penyiraman air keras, ditambah munculnya narasi penggulingan kekuasaan dari sejumlah pengamat/akademisi, menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang fundamental yang sedang retak dalam cara kita bernegara.

Jika kita jeli mengamati, akar dari segala kegaduhan ini bermuara pada pertautan tiga gagasan besar yang saling tarik-menarik: stabilitas, kebebasan, dan ekonomi. Ketiganya adalah trinitas pembangunan yang sayangnya sering kali kita maknai secara parsial. 

Baca juga: Pater Marsel Agot, SVD - Sang Gembala yang Membumi

Pernyataan bahwa kebebasan dan pertumbuhan ekonomi sulit berjalan beriringan adalah sebuah perdebatan klasik dalam ilmu ekonomi politik. Mengapa keduanya sering kali terlihat seperti minyak dan air?

Ekonomi membutuhkan prediktabilitas (kepastian). Investor, baik lokal maupun asing, tidak akan menaruh uang triliunan rupiah di tempat yang aturannya bisa berubah setiap kali ada demonstrasi atau setiap kali rezim berganti dalam 5 tahun.

Dalam sistem yang terlalu bebas, kebijakan strategis sering kali kalah oleh desakan opini publik yang emosional atau viral di media sosial. 

Akibatnya, pemerintah ragu mengambil keputusan pahit namun perlu. Logikanya, tanpa stabilitas, risiko menjadi mahal. Ketika risiko mahal, bunga bank naik, investasi lari, dan lapangan kerja hilang.

Negara-negara seperti China, Rusia, Singapura, Vietnam, bahkan Korea Selatan di masa lalu, tidak membenci kebebasan. Mereka hanya percaya pada keberlanjutan. 

Filosofinya, isi perutnya dulu, bangun pendidikannya dulu, kuatkan hukumnya dulu. Setelah rakyatnya sejahtera, terdidik, dan disiplin, barulah keran kebebasan dibuka secara bertahap.

Memaksakan kebebasan absolut pada rakyat yang masih lapar dan berpendidikan rendah ibarat memberikan mobil Ferrari kepada orang yang belum bisa menyetir; kemungkinan besarnya bukan sampai ke tujuan, melainkan masuk ke jurang.

Saat ini, perahu besar bernama Indonesia sedang mendayung di tengah badai demokrasi liberal yang sangat ganas, sementara fondasi paling bawah masyarakat kita mulai lapuk dan siap jatuh kapan saja. 

Belajar dari Sejarah

Dalam konteks kontrak sosial bernegara, stabilitas adalah hasil kesepakatan di mana rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara, dan sebagai gantinya, negara memberikan keamanan dan kesejahteraan. 

Jika negara gagal memberi makan (ekonomi), stabilitas bisa runtuh. Dalam bernegara, pemerintah memandang stabilitas sebagai prasyarat mutlak pertumbuhan ekonomi.

Lagi-lagi kita bercermin dari kemajuan Tiongkok yang kini mulai melampaui Amerika Serikat. Ini bukan hasil dari demokrasi liberal yang berisik, melainkan dari stabilitas politik yang sangat ketat.