BPOM Temukan Bakteri di Menu MBG untuk Siswa SMPN 8 Kupang, Pihak Istana Minta Maaf

Usai pertemuan, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudy Valdryno meminta maaf atas insiden pangan yang terjadi di sekolah tersebut. 

Noudy Valdryno menjelaskan, gangguan kesehatan yang dialami pelajar SMPN 8 diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program MBG.  

Menurut Noudy Valdryno, Pemerintah melalui BGN, BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah telah melakukan evaluasi serta mengumpulkan informasi terkait insiden tersebut.

"Hasil penelusuran sudah kami dengar. Intinya, pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh," tegas Noudy Valdryno.

Noudy Valdryno menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) mulai dari pengelolaan, distribusi, hingga mitigasi risiko pada Program MBG.

Baca juga: LIPSUS: Ratusan Siswa SMPN 5 Tolak MBG, Tiga Sekolah di SBD Keracunan

"Program MBG adalah upaya pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung tumbuh kembang anak di seluruh wilayah Indonesia. Kami akan memastikan pelaksanaannya sesuai standar tertinggi," pungkas Noudy Valdryno. 

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan pihaknya tidak segan-segan menghentikan sementara operasional Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) jika ditemukan pelanggaran atau mendapatkan data penyebab insiden tersebut.

"Seperti di Bogor, SPPG tersebut dihentikan operasionalnya satu bulan dan dilakukan investigasi hingga bisa pergantian personel didalamnya. Langkah serupa bisa dilakukan di Kupang jika memang terbukti," ujar Tigor Pangaribuan.

Kata Tigor Pangaribuan, BGN juga akan membahas bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada orang tua dan siswa yang terdampak insiden ini. 

Selain itu, kata Tigor Pangaribuan, pihaknya telah memantau langsung lokasi SPPG penyedia MBG yang terkait insiden tersebut. 

Pihaknya mendatangi dapur gizi untuk melihat kondisi fisik, menilai kekurangan yang ada dan menentukan perbaikan yang harus dilakukan.

Baca juga: LIPSUS: 200 Siswa Keracunan MBG di SMPN 8 Kota Kupang, Dirawat di 3 RSU di Kota Kupang

Pihaknya tambah Tigor Pangaribuan, juga akan memeriksa proses pembelian bahan pangan. Jika ditemukan penggunaan bahan yang tidak layak atau tidak segar, pihak pengelola akan mendapat teguran khusus. 

Hal ini penting untuk meyakinkan orang tua bahwa program MBG dijalankan sebaik mungkin.

Sejak diluncurkan pada 17 Februari 2025, kata Tigor program MBG telah melayani sekitar 8 juta anak di seluruh Indonesia. Di setiap SPPG memiliki satu kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu armada angkutan. 

Menurut Tigor Pangaribuan, dua risiko terbesar dalam program ini adalah keamanan pangan dan korupsi.