Pertama di Indonesia, NTT Pelopor Pendirian Koperasi Merah Putih Program Prabowo

Rangkaian kegiatan program ini diproyeksikan dimulai pada Maret 2025 dengan berbagai sesi sosialisasi dan pelatihan pendampingan kelembagaan. Puncak program ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional, di mana 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan diluncurkan secara resmi. 
Selanjutnya, fase pengembangan dan monitoring akan berlangsung hingga akhir tahun 2025 guna memastikan koperasi yang terbentuk benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan desa.

Dengan semangat inovasi dan kolaborasi lintas sektor, Ondy optimis transformasi 600 Poktan/Gapoktan Kehutanan ini akan menjadi model sukses pemberdayaan ekonomi desa. 

“Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat desa, sangat penting untuk mewujudkan koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput,” ujarnya. 

Dikatakan, transformasi ini tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi baru, tetapi juga menyiratkan komitmen pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberdayaan masyarakat lokal. "Sebuah terobosan yang diharapkan dapat menginspirasi daerah lain di seluruh Indonesia," katanya. (fan) 

Bisa Mencegah Urbanisasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung ide Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. 

Tito menilai, pembentukan koperasi tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di desa, salah satunya laju urbanisasi. “(Harapannya) untuk menjaga agar desa tidak terjadi urbanisasi," kata Tito dalam keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (11/3).

Koperasi Desa Merah Putih, menurut Tito, dapat menjadi sentra ekonomi baru di desa-desa. Inisiatif ini, kata Tito, diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Desa menjadi sentra ekonomi penghasil produksi, yang menyumbang pertumbuhan ekonomi. Itu kira-kira harapan kita,” ucap Tito kembali. 

Selain itu, Tito juga menilai pembentukan koperasi tersebut dapat menyerap hasil produksi petani dengan baik, termasuk gabah. Sehingga, para petani tersebut bisa terlindungi dari praktik kecurangan yang merugikan.  

"Dapat memotong dari kesulitan yang mereka alami selama ini, (seperti) praktik dari tengkulak, rentenir, ijon, dan lain-lain, karena semua diambil alih oleh Kop Des Merah Putih ini," ujarnya. 

Bahkan menurut dirinya, program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih mudah diimplementasikan dengan kehadiran koperasi tersebut. 

"Penyaluran pupuk bisa disalurkan melalui koperasi, sehingga tepat sasaran, yang subsidi terutama. Karena desa yang paling paham petani mana yang perlu subsidi, mana yang tidak," katanya lagi.

Baca juga: 115 Koperasi di Kabupaten Belu NTT Mati Suri

Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ada 10 desa yang bakal menjadi lokasi uji coba Kopdes.

Staf Ahli Menkop Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan 10 desa yang dipilih akan dilihat dari sisi kesiapannya. Pihaknya masih mencari desa mana saja yang memungkinkan untuk jadi lokasi uji coba.

"Ini kita sedang petakan kira-kira yang mana yang sudah siap untuk piloting gitu ya. Tadi Pak Menteri diharapkan kurang lebih 10 (desa) piloting ini harus sudah jalan," ujar Koko usai audienai Apdesi dan Papdesi di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Dia mengatakan progres persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih sudah mencapai 80 persen. Regulasi sedang dimatangkan dan petunjuk teknis masing-masing gerai sedang disusun.

"Kurang lebih 80 persenan sudah selesai, tinggal finalisasi saja. Ini untuk pembentukannya dulu ya. Kalau untuk proses bisnisnya itu kan perlu diskusi dengan kementerian teknis lain," ujarnya.

Koko mengatakan,  ada tujuh gerai dalam konsep Kopdes Merah Putih. Mereka juga menggandeng sejumlah lembaga dan kementerian seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bapanas, Kementerian Kesehatan, Bank Himbara hingga Bulog.

Baca juga: Ada 611 Koperasi di Kota Kupang, 90 Persen Berbentuk Simpan Pinjam

"Nantinya di Kopdes ada kantor desa, kemudian gerai sembako, kemudian klinik desa, apotik desa, ada cold storage, kemudian ada logistik juga di situ," jelasnya.

Sementara, asal duit untuk modal awal Kopdes masih dibahas. Dia mengatakan bisa saja modal awal berasal dari gabungan dana desa, Bank Himbara, hingga APBN.

"Modal ini kita sedang diskusikan dengan para pihak juga. Apa bisa dari Himbara atau ke dana desa ini. Masih dibuka beberapa opsi-opsi yang akan ditentukan dananya dari mana," ujarnya. (tempo.co) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS