TAG
NPHD
-
Pemkab Sumba Barat Lakukan Penandatanganan NPHD Partai Politik Tahun 2024
pengelolaan dana bantuan partai politik dari pemerintah daerah harus transparansi, akuntabel dan efisien
Jumat, 15 November 2024 -
Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Capai Rp 36,61 Triliun
Dana Pilkada Serentak 2024 ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikumpulkan ke pemerintah pusat.
Senin, 2 September 2024 -
Anggaran Pilkada Serentak 2024 Tembus Rp 41 Triliun
Pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh daerah di Indonesia mulai Selasa (27/8).
Selasa, 27 Agustus 2024 -
Rakor Pengamanan Pilkada Lintas Sektoral Kapolda NTT Tekankan Lima Hal Penting
Rakor ini dipimpin oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol. Awi Setiyono dan digelar di Aula Rupatama Lantai III Mapolda NTT pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Kamis, 1 Agustus 2024 -
NPHD Pilkada 2024 di Timor Tengah Selatan Sudah Diteken
Untuk diketahui, Polres TTS mendapat anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000. Sementara TNI mendapat anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000
Selasa, 30 April 2024 -
Hari Ini Pemda Malaka dan Bawaslu Tandatangan NPHD
Hadir saat itu, Bupati Malaka, Ketua Bawaslu, Sekda Malaka, para asisten dan pimpinan OPD
Rabu, 17 April 2024 -
Pemda, Kodim 1613 dan Polres Sumba Barat Tanda Tangan NPHD Sukseskan Pilkada 2024
Bupati Yohanis berharap kerjasama dan sinergitas tersebut dijaga hingga pelaksanaan Pilkada mendatang.
Sabtu, 23 Maret 2024 -
Pemkab, Polres dan Kodim 1627/Rote Ndao Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pilkada 2024
Penandatanganan NPHD dilakukan bersama oleh Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono dan Dandim 1627/Rote Ndao Letk
Jumat, 1 Maret 2024 -
Pemda TTU, KPU dan Bawaslu Tanda Tangan NPHD Pilkada Tahun 2024
Penandatanganan NPHD baru dilaksanakan saat ini pasca beberapa waktu lalu terjadi tarik-ulur
Rabu, 28 Februari 2024 -
Dana Pilkada Serentak NTT Rp 1,1 Triliun
Pemerintah Provinsi NTT bersama 22 pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana Rp 1,1 trilun untuk Pilkada Serentak NTT.
Kamis, 16 November 2023 -
Dana Pilkada Malaka dari NPHD Rp 14,7 M, Usulan Penambahan Ditengah Covid-19 Rp 2,4 M
KPU Malaka selaku penyelenggara Pilkada serentak 2020, sesuai NPHD bersama pemkab setempat total dana Rp 14,7 Miliar
Jumat, 3 Juli 2020 -
Pemkab Malaka Realisasikan Dana Tambahan untuk Penyelenggara Pilkada Ditengah Covid19,Ini Besarannya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka siap merealisasikan dana tambahan untuk penyelenggara Pilkada ditengah Covid19
Kamis, 25 Juni 2020 -
Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada Sesuai Naskah NPHD
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian memastikan pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020
Kamis, 18 Juni 2020 -
Mendagri Minta Daerah Segera Realisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Untuk Pilkada Serentak 2020
"Berapa pun, dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk pilkada."
Kamis, 18 Juni 2020 -
Pemerintah Kabupaten Malaka Malaka dan Kantor Pertanahan Malaka Tandatangani NPHD Hibahkan Tanah
Penandatanganan NPHD ini terkait penyerahan Hibah Tanah untuk pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka
Selasa, 26 Mei 2020 -
Pemkab Malaka dan Kantor Pertanahan Malaka Tandatangani NPHD Hibahkan Tanah
hibah tanah dan bangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan pembangunan Kantor BPN
Senin, 25 Mei 2020 -
Bawaslu dan KPU Manggarai Teken NPHD
Manggarai akhirnya sudah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ( NPHD) antara Pemkab dan Bawaslu serta KPU Manggarai.
Selasa, 5 November 2019 -
Pilkada 2020 - Belum Tanda Tangan NPHD , Pemkab Manggarai Diundang Rakor di Kemendagri
mengundang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai untuk menghadiri rapat koordinasi (rakor) evaluasi pendanaan Pilk
Sabtu, 26 Oktober 2019 -
Belum Tandatangan NPHD, Bawaslu NTT Tidak Ingin Pilkada di Dua Kabupaten Ini Gagal
Bawaslu Provinsi NTT tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Malaka tahun 2020 gagal.
Rabu, 23 Oktober 2019 -
Bupati Kamelus Lapor Gubernur Laiskodat Soal NPHD Bagi KPU Manggarai
Namun anggaran tersebut belum ditindaklanjuti dengan penandatanganan NPHD antara Pemkab Manggarai dan KPU Manggarai.
Jumat, 18 Oktober 2019