Pilkada 2020 - Belum Tanda Tangan NPHD , Pemkab Manggarai Diundang Rakor di Kemendagri

mengundang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai untuk menghadiri rapat koordinasi (rakor) evaluasi pendanaan Pilk

Pilkada 2020 - Belum Tanda Tangan NPHD , Pemkab Manggarai Diundang Rakor di Kemendagri
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengundang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai untuk menghadiri rapat koordinasi (rakor) evaluasi pendanaan Pilkada 2020. Rakor ini dijadwalkan akan digelar di Kemendagri pada tanggal 30 Oktober 2019.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga ,Bawaslu NTT, Jemris Fointuna kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (26/10/2019).

Esteban Vizcarra Absen saat Persib Bandung Vs Persija Jakarta, Ini Pemain Pengantinya:

PNS PUPR Diberi Minuman Obat Tetes Sebelum Dibunuh lalu Dicor di Makam, Kronologi

Menurut Jemris, sampai saat ini masih ada satu kabupaten yang belum melakukan penandatangan NPHD untuk Pilkada 2020, yakni Kabupaten Manggarai. Karena itu, Kemendagri telah melayangkan telegram kepada Pemkab Manggarai, KPU Manggarai dan Bawaslu Manggarai agar menghadiri rakor evaluasi pendanaan Pilkada 2020.

"Untuk Provinsi NTT, hanya sisa satu kabupaten yang belum tanda tangan NPHD pilkada 2020, yakni Kabupaten Manggarai. Karena itu, Kemendagri sudah panggil untuk ikut rapat membahas soal pendanaan tersebut," kata Jemris.

Dapat Fasilitas Mobil Dinas Rp 800 Juta, Simak Gaji dan Tunjangan Wakil Menteri Jokowi

Dia menjelaskan, sebelumnya juga Kabupaten Malaka bersama Manggarai yang belum menandatangani NPHD, namun Kabupaten Malaka sudah melakukan pembahasan dan juga telah ada persetujuan dari Badan Anggaran (banggar ) DPRD Malaka dan Pemkab Malaka.

"Rencana penandatanganan NPHD untuk Kabupaten Malaka pada tanggal 32 Oktober 2019 mendatang. Jadi dari sembilan kabupaten yang akan lakukan pilkada, tinggal Kabupaten Manggarai yang belum menandatangani NPHD," katanya.

Dikatakan, selain KPU, Bawaslu dan Pemkab, Kemendagri juga mengundag kehadiran Inspektur, Kepala Keuangan,Kepala Bapeda masing-masing daerah.

Untuk diketahui, pada tahun 2020 di NTT ada sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Sabu Raijua, Manggarai ,Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur dan Sumba Barat. *)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved