Dana Pilkada Malaka dari NPHD Rp 14,7 M, Usulan Penambahan Ditengah Covid-19 Rp 2,4 M

POS-KUPANG.COM | BETUN--Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Malaka selaku penyelenggara Pilkada serentak 2020, sesuai NPHD bersama pemkab setempat total dana Rp 14,7 Miliar.

Dana tersebut dicairkan dua tahap dan telah masuk ke rekening KPU Malaka. Namun, dalam perjalanan pentahapan lanjutan ditunda karena pandemi Covid-19. Terhadap kondisi menghadapi "pilkada Covid-19" maka KPU Malaka mengajukan tambahan dana Rp 2,4 Miliar.

• Saat New Normal - Pelaku Perjalanan di Sumba Timur Terus Bertambah

Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak, menyampaikan hal ini kepada Pos-Kupang di ruang kerjanya, Kamis (2/7).

Dijelaskan Makarius, berkenaan dengan pelaksanaan hajatan politik pilkada di Malaka, maka beberapa waktu lalu dilakukan penandatanganan NPHD. Dalam NPHD itu disetujui alokasi dana mendukung pilkada Malaka sebesar Rp 14,7 Miliar.

• Kasus Korupsi Kredit Bank NTT di Surabaya, Kepala Cabang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

"Dana sesuai NPHD Rp 14,7 Miliar. Pencairan dua tahap dan sudah masuk ke rekening KPU. Tapi dalam perjalanan ada  penundaan sehingga tutup kembali tahapan lanjutan akibat covid19," jelasnya.

Dirinya melanjutkan, walaupun Malaka terkena dampak covid19, tapi dana yang sudah teralokasikan melalui NPHD tidak dialihkan tapi dipending.

Pada Tanggal 15 Juni lalu, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara  KPU,  Bawaslu dan Komisi II DPR RI disetujui untuk dilanjutkan tahapan dimana diminta untuk diaktifkan kembali panitia Ad hoc.

Dikatakan Makarius, seturut perintah UU Nomor :  10 Tahun 2016,  jumlah  pemilih 800 per TPS. Dalam pilkada kali ini dilaksanakan ditengah covid19 maka ditetapkan maksimal  500 pemilih per  TPS.

"Sebelumnya  jumlah TPS 325 buah maka  ditambah 70 TPS lagi maka konsekuensi anggaran ditambah. Karena ada  tambahan  petugas dan logistik. APD ditambah lagi. Penambahan TPS maka juga pada  honor. Personil tiap TPS 9 orang," ujarnya.

Untuk itu, kata Makarius, pihaknya mengajukan usulan tambahan dana ke  pemda sebesar Rp  2,4 Miliar dan terakomodir Rp 500 juta. Karena masih banyak dana yang belum terakomodir, sehingga  sisanya didorong melalui dana bantuan APBN dan terakomodir  Rp 2,1 Miliar lebih.

"Nanti dana APBN itu terealisasi dalam dua tahap. Kita ajukan saat itu disertai dengan rincian item-item yang akan dilaksanakan. Dana ini untuk APD, peralatan Rapid test dan bukan untuk biaya perjalanan," tegas Makarius.

Terkait agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Makarius menjelaskan, sudah diagenda pekan depan dilaksanaman bimtek bagi PPK, PPS dan PPDP sebelum pencocokan dan penelitian (coklit)  data pemilih yang rencananya dilaksanakan tanggal 15 Juli-23 Agustus.

'Kita juga sudah komunikasi dengan Pihak RSPP Betun agar saat petugas turun melakukan coklit diharapkan bisa didampingi untuk pemeriksaan kesehatan. Saat inipun kita sedang lakukan kegiatan pembentukan panitia pemutahiran data pemilih  di desa-desa," tambahnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)