Realisasi Anggaran Pilkada Serentak Capai Rp 36,61 Triliun

POS-KUPANG.COM - Realisasi anggaran dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024 telah mencapai Rp 36,61 triliun per 23 Agustus 2024 atau 97 persen dari total Rp 37,52 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin 2 September 2024.

"Dilakukan hibah dari APBD ke KPU dan Bawaslu sudah terealisasi Rp 36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh daerah di Indonesia, jadi 97 persen," ujarnya dikutip dari Youtube DPD RI, Senin.

Dana Pilkada 2024 ini dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikumpulkan ke pemerintah pusat.

Nantinya anggaran dalam NPHD itu akan disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Adapun berdasarkan paparannya, anggaran NPHD yang akan disalurkan ke KPU sebesar Rp 28,22 triliun dan yang akan disalurkan ke Bawaslu sebesar Rp 8,39 triliun.

Dia menambahkan, Kemenkeu akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang belum mampu atau terhambat menyetorkan dana Pilkada 2024. Bantuan ini dilakukan pada Agustus dan September 2024.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap dengan alokasi anggaran yang memadai, proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Adapun realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024 yang hingga saat ini telah mencapai Rp 36,61 triliun, menurut dia, mencakup berbagai kebutuhan logistik dan operasional, termasuk pelatihan petugas pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan transparan," ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa penggunaan anggaran juga dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. "Transparansi dalam penggunaan anggaran adalah prioritas kami. Kami akan terus memantau setiap langkah agar tidak ada celah untuk korupsi," tandasnya.

Pilkada 2024 ini akan melibatkan 270 daerah di seluruh Indonesia, dengan total 1.200 lebih calon kepala daerah yang akan bertarung. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di Google NEWS

Artikel ini telah tayang di Kompas.com