John Tuba Helan

Index A-Z

Pakar Hukum Bicara Instruksi Megawati Larang Kader PDI-P Ikut Retret Versus Kebijakan Presiden

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan tentang instruksi Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri

Sabtu, 22 Februari 2025
Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Hapus Presidential Threshold Berpotensi Picu Pilpres Dua Putaran

Putusan sebelumnya harus menjadi pegangan untuk hal yang sama dalam gugatan-gugatan berikutnya

Jumat, 3 Januari 2025
NTT Tidak Beri Harapan Penyebab Pelamar CPNS Bagi Dokter Spesialis Minim

Dengan kondisi itu, membuat orang cenderung untuk salah memasukkan berkas bahkan tidak melamar pada tahapan seleksi CPNS yang sedang berlangsung.

Kamis, 12 September 2024
Mabes Polri Perlu Bentuk Tim Investigasi Usut Dugaan Nepotisme Tes Catar Akpol di Polda NTT

Jika para peserta yang lolos itu punya nilai tinggi maka tidak menjadi persoalan. Namun, menjadi masalah bila ada semacam nepotisme.

Selasa, 9 Juli 2024
BPN Kota Kupang Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik: Harapan Baru Redam Mafia Tanah

Dr. Johanes menegaskan bahwa perubahan dari sistem manual ke elektronik harus diiringi dengan peningkatan integritas dan moralitas di internal BPN.

Senin, 24 Juni 2024
News Analysis Penyimpangan Perjalanan Dinas ASN, Pakar: Ada Niat Jahat

Kalau fiktif itu memang sudah punya niat untuk menggunakan uang yang harusnya digunakan untuk perjalanan dinas tapi tidak dilakukan.

Kamis, 13 Juni 2024
Pakar hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. John Tuba Helan Sebut Ada Niat Jahat

Saya tidak perlu sebut karena etika tidak baik. Kasusnya juga sama yakni perjalanan dinas fiktif.

Kamis, 13 Juni 2024
Respon Pengamat Perihal Putusan MA Soal Usia Cakada

Ketidakkonsistenan wakil rakyat mengutak-atik aturan pemilihan membuat demokrasi tidak berkembang.

Jumat, 31 Mei 2024
Pengamat Soroti Dalil Masa Tenang Hentikan Kasus Kades di Solor yang Menangkan Caleg

Menurut Tuba Helan, hukuman bagi YJ yang menguntungkan caleg tertentu saat masa tenang lebih berat, apa lagi statusnya sebagai kepala desa.

Selasa, 9 April 2024
Pakar Hukum Tata Negara Desak Pemkot Kupang Hentikan Retribusi Telur Ayam

John Tuba Helan mengomentari polemik pungutan retribusi telur ayam oleh Pemerintah Kota Kupang yang menyalahi Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Rabu, 27 Maret 2024
Pemilu 2024, Bawaslu Flores Timur Diminta Tidak Tebang Pilih Proses Hukum Dua Kepala Desa

proses hukum berlaku asas persamaan. Jika sama-sama melanggar maka diproses tanpa diskriminasi terhadap pihak tertentu.

Rabu, 13 Maret 2024
Akademisi Kebijakan Publik Undana Kupang John Tuba Helan Nilai Pemerintah Terbatas Anggaran

merugikan anak-anak itu sendiri, dan mau bangun sekolah di sebelah kali, pasti tidak efisien karena jumlah siswa sangat terbatas

Selasa, 7 Maret 2023
John Tuba Helan: Kebijakan Daerah Otonomi Harus Mengacu Pada Peraturan Perundangan Lebih Tinggi

urusan rumah tangga daerah diserahkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat berwenang melakukan pengawasan

Sabtu, 19 November 2022
Akademisi Undana, John Tuba Helan Minta Benahi Sarana Prasarana Pendukung Program BAKTI Kominfo

akses internet sangat penting untuk mendukung tugas pelayanan pemerintah desa/kelurahan, pelayanan kesehatan

Sabtu, 5 November 2022
Komisi III DPR RI Serap Aspirasi di NTT Untuk Susun UU Hukum Acara Perdata

kasus perdata ada juga pidana, sehingga masukan itu akan dimasukkan dalam wacana pimpinan anggota DPR RI

Senin, 12 September 2022
Kontingen Pesparani Flores Timur Tiba di Kupang, Kabupaten Lain Hari Ini

Kontingen dari kabupaten lain akan tiba pada siang ini melalui bandara El Tari Kupang dan siap dijemput oleh masing-masing peguyuban

Sabtu, 3 September 2022
Tarif ke TNK Naik Tanpa Perda, Pengamat: Pemerintah Seperti Otoriter

meski belum ada aturan hukum, tapi keputusan itu tetap dijalankan. Dari sisi prosedur, menurutnya memang itu sangat menyalahi.

Sabtu, 6 Agustus 2022
Penundaan Pemilu, Pakar Hukum Tata Negara Jhon Tuba Helan: Wacana Yang Dangkal

Sampai saat ini tidak ada alasan mendasar untuk penundaan pemilu. Oleh karena itu, wacana penundaan pemilu tidak berdasar

Rabu, 2 Maret 2022
Presiden Jokowi Cabut Perpres Minol, Pengamat: Kembali Ke Perpres Lama

Perpres yang diteken presiden Jokowi pada Februari lalu di cabut kembali oleh Jokowi usai menerima masukan dari berbagai kalangan.

Rabu, 3 Maret 2021
NEWS ANALYSIS Dr John Tuba Helan Pakar Hukum Tata Negara: Ciri Otoriter

NEWS ANALYSIS Dr John Tuba Helan Pakar Hukum Tata Negara: ciri otoriter

Selasa, 2 Maret 2021

1 2 Next

Berita Terkini

Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari Wakil Ketua DPR RI

5 menit lalu

Cek Jadwal Ferry ASDP Kupang Hari Ini, Senin 1 September 2025, KMP Ile Labalekan Larantuka - Kupang

11 menit lalu

Masyarakat Indonesia Alami Krisis Kepercayaan Terhadap Elite

19 menit lalu

Telkomsel Tampil Beri Warna pada Pameran Pembangunan di NTT

20 menit lalu

Kapolda-NTT-Irjen-Pol-Dr-Rudi-Darmoko-SIK-MSi-menghadiri-pelepasan-peserta-lomba-gerak-jalan.jpg

TAG

John Tuba Helan

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan tentang instruksi Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri

Putusan sebelumnya harus menjadi pegangan untuk hal yang sama dalam gugatan-gugatan berikutnya

Dengan kondisi itu, membuat orang cenderung untuk salah memasukkan berkas bahkan tidak melamar pada tahapan seleksi CPNS yang sedang berlangsung.

Jika para peserta yang lolos itu punya nilai tinggi maka tidak menjadi persoalan. Namun, menjadi masalah bila ada semacam nepotisme.

Dr. Johanes menegaskan bahwa perubahan dari sistem manual ke elektronik harus diiringi dengan peningkatan integritas dan moralitas di internal BPN.

Kalau fiktif itu memang sudah punya niat untuk menggunakan uang yang harusnya digunakan untuk perjalanan dinas tapi tidak dilakukan.

Saya tidak perlu sebut karena etika tidak baik. Kasusnya juga sama yakni perjalanan dinas fiktif.

Ketidakkonsistenan wakil rakyat mengutak-atik aturan pemilihan membuat demokrasi tidak berkembang.

Menurut Tuba Helan, hukuman bagi YJ yang menguntungkan caleg tertentu saat masa tenang lebih berat, apa lagi statusnya sebagai kepala desa.

John Tuba Helan mengomentari polemik pungutan retribusi telur ayam oleh Pemerintah Kota Kupang yang menyalahi Perda Nomor 1 Tahun 2024.

proses hukum berlaku asas persamaan. Jika sama-sama melanggar maka diproses tanpa diskriminasi terhadap pihak tertentu.

merugikan anak-anak itu sendiri, dan mau bangun sekolah di sebelah kali, pasti tidak efisien karena jumlah siswa sangat terbatas

urusan rumah tangga daerah diserahkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat berwenang melakukan pengawasan

akses internet sangat penting untuk mendukung tugas pelayanan pemerintah desa/kelurahan, pelayanan kesehatan

kasus perdata ada juga pidana, sehingga masukan itu akan dimasukkan dalam wacana pimpinan anggota DPR RI

Kontingen dari kabupaten lain akan tiba pada siang ini melalui bandara El Tari Kupang dan siap dijemput oleh masing-masing peguyuban

meski belum ada aturan hukum, tapi keputusan itu tetap dijalankan. Dari sisi prosedur, menurutnya memang itu sangat menyalahi.

Sampai saat ini tidak ada alasan mendasar untuk penundaan pemilu. Oleh karena itu, wacana penundaan pemilu tidak berdasar

Perpres yang diteken presiden Jokowi pada Februari lalu di cabut kembali oleh Jokowi usai menerima masukan dari berbagai kalangan.

NEWS ANALYSIS Dr John Tuba Helan Pakar Hukum Tata Negara: ciri otoriter

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved