TAG
John Tuba Helan
-
Soal Paket TRP-Hegi Gugat KPU Sabu Raijua, Ini Tanggapan John Tuba Helan
Selasa, 9 Februari 2021
-
Sehingga tidak bisa lagi diproses lewat penyelenggara KPU, Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.
Selasa, 9 Februari 2021
-
Pakar Hukum Tata Negara Dr John Tuba Helan mengatakan, sebagai negara hukum, siapa saja boleh menggugat demi mencari keadilan
Selasa, 29 Desember 2020
-
"Jadi diskusi pemakzulan presiden saat ini terlalu berlebihan atau boleh dikatakan mengada-ada," kata Johanes Tuba Helan
Senin, 8 Juni 2020
-
6 Orang Tewas, Pakar Hukum Sebut Pendekatan Adat Solusi Penyelesaian Konflik antar Suku di Adonara
Jumat, 6 Maret 2020
-
sesuai ketentuan dan aturan ,maka otomatis berlaku dalam jangka waktu 30 hari sejak disahkan.
Karena itu
Kamis, 17 Oktober 2019
-
Soal Pembentukan Kodam, John Tuba Helan: Belum Mendesak dan Butuh Kajian
Rabu, 4 September 2019
-
Kata John Tuba Helan: Pemecatan ASN Berdasarkan UU ASN 5 Tahun 2014 Tidak ada Rasa Keadilan
Senin, 29 April 2019
-
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tidak bisa langsung menutup usaha seperti Hotel Sotis.
Kamis, 7 Maret 2019
-
Pengamat Hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan Sebut UU ASN Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Kamis, 31 Januari 2019
-
Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan, ASN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor wajib Dipecat
Kamis, 31 Januari 2019
-
Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan menyebut hukuman rompi orange bagi ASN Pemprov NTT tidak ada pengaruhnya
Senin, 7 Januari 2019
-
Pengamat Hukum asal Universitas Nusa Cendana (Undana), Jhon Tuba Helan, mengatakan pejabat di Provinsi NTT tidak suka bertemu orang miskin.
Minggu, 2 Desember 2018
-
Kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kini mendapat sorotan dari Pengamat Hukum FISIP Undana Kupang, Dr. John Tuba Helan.
Rabu, 28 November 2018
-
Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, menilai perkara pilkada di TTS merupakan yang pertamadi Indonesia.
Kamis, 27 September 2018
-
Masyarakat selaku konstituen berhak memberi masukan, tanggapan atau saran terhadap pengumuman DCS yang telah ditetapkan KPU
Senin, 13 Agustus 2018
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
