LIPSUS: Tunjangan Rumah untuk Pimpinan DPRD Flores Timur Rp 2 Miliar Lebih 

Sekretaris DPRD Sumba Barat Daya, Umbu Remu Samapaty yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/9) membenarkan pimpinan DPRD Sumba Barat Daya, rata-rata sebulan menerima penghasilan Rp 14 juta. Sedangkan anggota biasa DPRD Sumba Barat Daya menerima sekitar Rp 22 juta  (cbl/moa/pet) 

Dialog di Jalan Umum

Pemandangan tak lazim dalam menyambut masa aksi terjadi di depan Gedung DPRD Kabupaten Ngada, pada Rabu (3/9). Biasanya, DPRD menyambut masa aksi untuk berdialog dalam ruang rapat Paripurna, namun dalam aksi  kali ini dialog dengan mahasiswa gelar di jalan raya depan kantor DPRD Ngada.

Hal itu menyikapi permintaan Ketua GMNI Ngada Bonevantura Goan,  untuk gelar dialog secara terbuka agar disaksikan masyarakat Ngada. “Bapa-bapa sekalian, sekali -sekali merasakan teriknya matahari yang seperti bapa mama yang ada di luar sana, biar masyarakat melihat langsung dialog kita,” pungkas Goan.
Kehadiran masa aksi di depan DPRD Kabupaten Ngada disambut langsung Ketua DPRD Ngada Romi Juji bersam

beberapa anggota lainya. Meskipun 25 Anggota DPRD Ngada tidak hadir lengkap, aspirasi yang tersampaikan mendapatkan respon langsung oleh lembaga DPRD Ngada. 

Baca juga: LIPSUS: Paulus Ditembak dari Jarak 5 Meter, Pengakuan Korban Penembakan UPF Tiles

Dalam dialog yang gelar secara lesehan di jalan Boulevar, depan Gedung DPRD Ngada, mahasiswa meminta DPRD untuk keluar dari gedung untuk berdialog langsung dan disaksikan oleh masyarakat.

DPRD Ngada yang dikomandoi oleh Romi Juji, menyanggupi permintaan masa aksi tanpa ada perdebatan. Pada kesempatan itu Romi mengatakan, menaruh respek yang tinggi atas penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh GMNI Ngada sebagai representasi keresahan rakyat selama ini.

“Untuk isu nasional yang disampaikan teman-teman tentu kami akan tindaklanjuti, terima kasih teman-teman masih menaruh perhatian penuh kepada lembaga DPRD dan kami sangat menghargai itu,” terang politis Golkar Ngada itu.

Kesempatan itu juga Ia langsung minta respon pemerintah daerah  terkait persoalan tapal batas Ngada dan Manggarai Timur, yang juga turut disuarakan oleh mahasiswa untuk segera diselesaikan.

Terpantau, aksi unjuk rasa ini berjalan dengan kondusif. Nampak DPRD Ngada menyimak dengan baik apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.

Baca juga: LIPSUS: 1.000 Lilin Perjuangan untuk Prada Lucky Aksi Damai Warga di Nagekeo

Saat itu, Vano, melayangkan 6 tuntutan yang segera untuk ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten ke tingkat pusat. Beberapa hal  yang mencolok adalah, terkait rancangan undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan. Hal itu kata Goan, untuk menyelamatkan Indonesia dari darurat korupsi.

“Hari ini DPRD hanya memikirkan diri sendiri, mereka menaikkan tunjangan di tengah masyarakat susah, masyarakat sengsara imbas dari kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegas Goan.

Aspirasi yang mereka layangkan diterima langsung Ketua DPRD Ngada Romi Juji dan disaksikan jajaran anggota. Romi berkomitmen akan meneruskan aspirasi itu dan menjadi refleksi bagi semua anggota DPRD Kabupaten Ngada atas keresahan yang menimbulkan amarah rakyat belakangan ini.

“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan, kami menaruh rasa hormat karena ini representasi suara rakyat hari ini, dan akan kita tindaklanjuti,” ujar Romi.

Saat diskusi di jalan umum itu berlangsung juga disaksikan Bupati Ngada Raymundus Bena dan Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu.  Juga  Kapolres Ngada AKBP Andrey Valentino, Dandim 1612 Ngada, Letkol Inf, Imam Subekti. Mereka juga  turut lesehan bersama mahasiswa.

Baca juga: Ketua DPRD NTT Sebut akan Evaluasi Tunjangan, Tapi Belum Bisa Putuskan