Demo Kenaikan Tunjangan DPR RI
Aksi GMNI Ngada Luar Biasa, Dialog dengan DPRD Terjadi Diatas Aspal Jalan
Pemandangan tak lazim dalam menyambut masa aksi terjadi di depan Gedung DPRD Kabupaten Ngada, pada Rabu 3 September 2025.
Editor:
OMDSMY Novemy Leo
lihat foto
POS-KUPANG.COM/CHARLES ABAR
LESEHAN - DPRD Ngada bersama masa aksi lesehan depan jalan Boulevar, berdialog terkait poin tuntutan masa aksi, Rabu (3/9/2025).
Kedua, Membatalkan Kenaikan tunjangan fantastis DPR
Ketiga, Menuntut segera disahkan rancangan UU Perampasan Aset
Baca juga: Kasek SMPN 11 Dinonaktifkan Wali Kota Kupang Usai Dugaan Kekerasan Terhadap Siswa dan Guru
Ke-empat, Menganulir surat sekretariat jenderal DPR RI nomor : B/733/RT.01/09/2024, tentang tunjangan perumahan DPR RI .
Kelima, Menuntut pembebasan seluruh peserta demo yang ditahan , karena itu merupakan kriminalisasi aspirasi rakyat
Keenam,Mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran negara, terkait gaji, tunjangan dan fasilitas, penjabat negara, agar penggunaan uang rakyat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. (cha)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Berita Terkait
Berita Terkait:#Demo Kenaikan Tunjangan DPR RI
| 14 Poin Tuntutan Massa Aksi Forum Masyarakat Peduli Demokrasi kepada Pemda Manggarai Barat |
|
|---|
| Bupati Manggarai Barat Edi Endi Bertemu Massa Aksi Forum MPD dan Terima 14 Poin Tuntutan |
|
|---|
| Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Datangi Kantor Bupati Manggarai Barat Bawa 14 Tuntutan |
|
|---|
| Bupati Ende Yosef Badeoda Bakal Evaluasi Tunjangan 30 Anggota DPRD Ende |
|
|---|
| Ini Tuntutan Massa Aksi Cipayung Plus di Polres Sikka dan DPRD Sikka, Apa Saja Itu |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.