Diatas Kertas Ideal, Tapi Prakteknya Adil dan Setara untuk Kelompok Rentan itu Belum Tentu Terwujud

“Dan tujuan dua hari kita berkumpul adalah agar kita punya kemampuan ketrampilan dalam berinteksi dengan kerentanan, secara khusus dengan kelompok  disablitas. Kenapa? Karena sebagai Negara hukum kita tahu bahwa kita punya asas bahwa semua manusia sama dihadapan hukum. Itu adalah prinsip yang bagus tapi prakteknya belun tentu,” kata Ansi Rihi Dara. 

Sebab, dalam prakteknya, dalam KUHAP menyebutkan bahwa yang disebut saksi itu adalah orong yang melihat  langsung. Lalu bagaimana dengan kondisi teman-teman disabilitas yang tidak bis amelihat. Atau kelompk rentan lainnya. 

“Jadi saya kira, mari kita duduk bersama, mempersamakan persepsi kita, apa yang menjadi tujuan kita. Mari kita kembali menjadi pribadi yang akan memberkati setiap pribadi yang lain.

Dan kita akan member diri untuk berkontibusi bagi pelayanan yang  dibangun oleh instansi kita agar bisa lebih inklusi secara sosial,” jelas nsi Rihi Dara. 

Pelatihan ini tidak hanya bicara dan berdiskusi tentang konsep tapi juga akan ada kesempatan untuk kita memahami teknis secara khusus untuk bisa memahami bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman difabel. 

Baca juga: Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko Bawa Energi Positif Bagi NTT Ini Saran LBH APIK Untuknya

Dalam praktek penanganan hokum, LBH APIK dalam pengalamannya, pernah mendampingi korban disabilitas.

“Tapi ada tuntutan dari APH bahwa penerjemahan yang mendampingi disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu harus bersertifikasi. Ya, kita tahu lah topografi  NTT model kek gini,  SDM-nya seperti apa,” kata Ansi Rihi Dara. 

Kemudian ketika diminta untuk menghadirkan penerjemah yang bersertifikasi, sementara hal itu tidak tersedia, apakah kemudian layanan kita kepada teman-teman disabilitas menjadi tidak maksimal atau bagaimana. 

“OLeh karena itu, butuh pemahaman, perspektif yang sama, agar kita tahun regulasinya dengan baik dan bagaimana memberikan jalan keluar bagi situasi yang ekslusif seperti itu.   Karena kalau inklusi  maka kita harus memberikan akses yang sama kepada semua untuk bisa mengakses keadilan atau bantuan hokum dengan baik,” kata Ansi Rihi Dara. 

Jadi dalam situasi, ada saatnya kita berhadapan dengan situasi di lapangan bahwa regulasinya sudah bagus, tapi secara struktur, tatanan strukturalnya belum tentu bagus ya.  

Belum tentu pas dengan apa yang diatur oleh regulasi sebagaimana Pasal 5 UU NOmor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Kasus Prada Lucky Namo, Pesan Terbuka untuk Danrem 161 dan Panglima TNI Dari LBH APIK NTT

Bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk mengakses keadilan, terpenuhi HAM-nya,  faktanya tidak demikian.

“Karena itu, hari ini dengan perkembangan yang ada saat ini, teknologi, bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang adil dan setara itu maka perlu duduk bersama seperti yang kita lakukan hari ini. Saya berterima kasih  kepada semua yang telah memberi waktunya. Dengan penuh sukacita dan keyakinan iman, saya percaya, ini dua hari yang akan memberkati kita semua. Amin,” kata Ansi Rihi Dara sambil membuka kegiatan pelatihan ini. (vel) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS