Kemenkeu Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah untuk Perkuat Kedaulatan Ekonomi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Momentum peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79 dimaknai Kementerian Keuangan sebagai pengingat pentingnya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Upaya ini dinilai penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mendorong kesejahteraan rakyat.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT Adi Setiawan mengatakan, peningkatan literasi bukan sekadar tugas lembaga keuangan, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi publik.

“Literasi keuangan bukan hanya soal ekonomi atau akuntansi. Ini soal pemahaman kebijakan dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan," ujarnya, Kamis (30/10). 

Ia juga mengatakan terus hadir di ruang publik, bersinergi dengan akademisi, media, dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi fiskal sampai ke masyarakat.

Menurut Adi, Kemenkeu NTT secara aktif melakukan penyuluhan, dialog publik, hingga kuliah umum di perguruan tinggi. 

Selain itu, edukasi fiskal juga dilakukan melalui monitoring FLPP, survei pelaksanaan program pemerintah, serta keterlibatan dalam pameran pembangunan daerah untuk memperkenalkan APBN ke publik.

“Sinergi adalah kunci. Kemenkeu memastikan setiap unit vertikal bergerak bersama menghadirkan layanan dan edukasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Dalam rangka memperkuat literasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kemenkeu juga menjalankan program pemberdayaan riil di lapangan. 

Salah satunya adalah penyerahan 44 unit alat tenun bagi 11 kelompok penenun di enam desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Program tersebut menyasar 230 penenun sebagai bagian dari komitmen mendorong UMKM lokal serta menjaga keberlanjutan budaya tenun di NTT.

“Ini bentuk kehadiran negara, tidak hanya melalui angka-angka APBN, tetapi juga pendampingan langsung bagi pelaku ekonomi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Kemenkeu bersama rekan- rekan LPDP melakukan survei potensi hilirisasi kakao di wilayah TTS untuk memperkuat rantai pasok UMKM lokal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang PPA II Dirgohaju Widodo DJPbNTT mengatakan transfer APBN memegang peran dominan dalam mendukung pembangunan di NTT.