Breaking News
Kamis, 28 Mei 2026

Opini

Opini: Membangun Kesadaran Ekologis Pemilih Pemula di Era Digital

Pemilu hijau tidak cukup dimaknai hanya sebagai pengurangan baliho, kampanye digital, atau larangan menempel atribut kampanye di pohon. 

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI DAMASUS LODOLALENG
Damasus Lodoaleng S.Pd.,M.Pd.,Gr 

Sementara di wilayah Timor, persoalan tanah dan sumber daya alam juga menjadi isu yang terus muncul dalam dinamika pembangunan daerah.

Berbagai konflik tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan hidup bukan hanya persoalan alam semata, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial, hak masyarakat, budaya lokal, dan masa depan generasi muda. 

Ketika kebijakan pembangunan tidak memperhatikan aspek ekologis dan hak masyarakat, maka yang muncul bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga konflik sosial yang berkepanjangan.

Berbagai persoalan lingkungan lain di NTT juga terus menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kekeringan dan krisis air bersih di beberapa wilayah, persoalan sampah plastik di kawasan perkotaan dan pesisir, abrasi pantai, kerusakan hutan akibat penebangan liar, hingga ancaman eksploitasi tambang dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. 

Dalam situasi seperti ini, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton demokrasi, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan sosial yang mampu mengawal kebijakan publik secara kritis.

Berdasarkan data pendidikan, jumlah satuan pendidikan menengah atas di NTT terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. 

Jumlah SMA, SMK, dan MA yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa sekolah memiliki potensi besar sebagai ruang pendidikan demokrasi hijau bagi generasi muda. 

Dengan jumlah pemilih pemula yang terus bertambah setiap tahun, sekolah dapat menjadi fondasi penting dalam membangun budaya politik yang lebih sadar lingkungan dan bertanggung jawab terhadap masa depan daerah.

Pendidikan demokrasi hijau sesungguhnya dapat disinergikan dengan berbagai mata pelajaran umum di SMA maupun SMK. 

Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), siswa dapat belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup, etika demokrasi, partisipasi politik, serta pentingnya memilih pemimpin yang memiliki keberpihakan terhadap keberlanjutan alam.

Pada mata pelajaran Geografi, siswa dapat memahami dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan, tata ruang wilayah, serta hubungan antara pembangunan dan kelestarian alam. 

Dalam Biologi, siswa belajar tentang ekosistem, keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam bagi kehidupan manusia.

Bahasa Indonesia dapat menjadi ruang literasi demokrasi hijau melalui penulisan opini, debat publik, pidato, artikel lingkungan, dan kampanye digital yang mendorong siswa berpikir kritis terhadap isu sosial-ekologis. 

Mata pelajaran Sosiologi juga dapat membantu siswa memahami hubungan antara masyarakat, budaya, lingkungan, dan kebijakan publik.

Khusus di SMK, pendidikan demokrasi hijau sangat relevan dengan perkembangan era digital. Siswa jurusan multimedia, broadcasting, dan desain komunikasi visual dapat membangun kampanye digital tentang demokrasi hijau melalui video kreatif, poster digital, podcast, dan media sosial. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 3/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved