Opini: Membangun Kesadaran Ekologis Pemilih Pemula di Era Digital

Oleh : Damasus Lodolaleng, S.Pd.,M.Pd
Staf Pengajar SMKN 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Demokrasi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai proses memilih pemimpin setiap lima tahun sekali. 

Di tengah krisis lingkungan, perubahan iklim, kerusakan hutan, persoalan sampah, serta eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat, demokrasi harus mampu menghadirkan kesadaran baru tentang pentingnya menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. 

Dalam konteks inilah gagasan demokrasi hijau atau pemilu hijau menjadi relevan untuk diperkenalkan kepada generasi muda, khususnya siswa SMA dan SMK sebagai pemilih pemula. 

Generasi muda hari ini, terutama Generasi Z, tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. 

Mereka hidup berdampingan dengan media sosial, arus informasi tanpa batas, serta ruang digital yang memungkinkan setiap orang menyampaikan opini dan membangun pengaruh publik. 

Baca juga: Opini: Ketika Keberanian Bicara- Pelajaran Etika dari Sebuah Protes di Panggung LCC

Kondisi ini menjadikan siswa SMA dan SMK bukan hanya sebagai objek pendidikan politik, tetapi juga subjek penting dalam membangun budaya demokrasi yang lebih sadar lingkungan.

Sebagai pemilih pemula, siswa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. 

Mereka bukan sekadar belajar mencoblos pada saat pemilu, melainkan belajar memahami kualitas kepemimpinan yang akan menentukan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. 

Pemilu hijau tidak cukup dimaknai hanya sebagai pengurangan baliho, kampanye digital, atau larangan menempel atribut kampanye di pohon. 

Lebih dari itu, pemilu hijau harus menghadirkan kesadaran kritis untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan ekologis.

Banyak praktik demokrasi hari ini, isu lingkungan sering kali hanya dipahami secara teknis dan administratif pada masa kampanye. 

Pemilu hijau kemudian dipersempit hanya pada persoalan mengurangi sampah kampanye, penggunaan bahan ramah lingkungan, atau pembatasan pemasangan baliho. 

Padahal, makna demokrasi hijau jauh lebih besar daripada sekadar pelaksanaan pemilu yang bersih secara visual.

Demokrasi hijau seharusnya menempatkan lingkungan sebagai tanggung jawab moral dan politik pemimpin setelah ia terpilih.