Opini
Opini: Ketika Kampus Menghadirkan Dapur MBG
Reformasi 1998 tidak lahir dari universitas yang patuh. Demokrasi tidak tumbuh dari ruang akademik yang sibuk menyenangkan negara.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, jarak kritis itu tampak semakin menipis. Kampus mulai terlalu mudah masuk ke dalam proyek-proyek kekuasaan.
Ia tidak lagi berdiri di depan negara untuk menguji kebijakan secara jernih, tetapi berdiri di samping negara untuk membantu memberikan legitimasi akademik.
Di sinilah masalahnya: universitas perlahan kehilangan posisi moralnya sebagai pengoreksi kekuasaan.
Metafora “badut” menjadi semakin relevan ketika kampus mulai bangga dijadikan panggung simbolik negara.
Dapur MBG di lingkungan kampus, peresmian oleh pejabat, seremoni program sosial, hingga narasi “laboratorium riset” dapat dibaca bukan semata sebagai kerja akademik.
Ini sebenarnya pertunjukan loyalitas institusional. Namun di balik itu, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan apakah kampus masih bebas menilai program tersebut secara kritis, atau justru telah lebih dahulu terjerembab dalam lumpur skenario kekuasaan?
Bahaya terbesar bukan terletak pada keterlibatan kampus dalam program negara. Kampus tentu boleh terlibat dalam kebijakan publik.
Namun keterlibatan itu harus berdiri di atas independensi akademik, bukan kepatuhan politik. Kampus harus hadir sebagai penguji kebijakan, bukan sebagai dekorasi kebijakan.
Yang lebih mencemaskan, kampus mulai merasa nyaman dengan posisi itu. Ketika universitas lebih bangga disebut mitra strategis negara daripada penjaga nurani publik, maka proses penjinakan intelektual telah berlangsung.
Ketika kampus lebih sibuk memoles wajah kebijakan daripada menguji dampaknya, maka ia tidak lagi berfungsi sebagai benteng akal sehat. Ia telah berubah menjadi ornamen kekuasaan.
Penetrasi Sporadis di Jantung Intelektual
Masuknya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ke kampus tidak bisa dibaca sebagai urusan teknis semata.
Ini bukan hanya soal dapur, makanan, atau gizi. Ini adalah masuknya agenda negara ke ruang akademik dengan membawa kepentingan politik, simbolik, dan legitimatif.
Kampus bukan kantor pemerintah. Universitas bukan mesin distribusi program kekuasaan.
Dalam perspektif Bourdieu, kampus adalah medan akademik yang hanya memiliki daya kritis bila mampu menjaga otonomi relatifnya dari medan kekuasaan (Bourdieu, 1988).
Sejak awal, perguruan tinggi berdiri sebagai ruang otonom yang harus mampu menjaga jarak kritis dari negara.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Apolonius-Anas-06.jpg)