Opini: Ketika Kampus Menghadirkan Dapur MBG

Oleh:  Apolonius Anas
Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

POS-KUPANG.COM - Laporan Kompas.id 06/05/2026 menyebutkan bahwa Universitas Hasanuddin Makassar resmi menjadi kampus pertama di Indonesia Timur yang menghadirkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dalam kawasan universitas. 

MBG masuk kampus diresmikan langsung oleh pejabat negara dan dipromosikan sebagai model nasional bagi perguruan tinggi lain.

Namun kritik keras dan tajam langsung dilayangkan BEM UI. Mereka menilai langkah tersebut menggeser fungsi kampus sebagai ruang berpikir kritis dan penjaga independensi akademik. 

Sementara Sosiolog Rakhmat Hidayat menyebutkan bahwa keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG sebagai langkah mundur dunia pendidikan tinggi.

Dekorasi Kekuasaan

Ketika kampus mulai menerima pelukan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tanpa jarak kritis yang memadai, sesungguhnya sedang terjadi pergeseran serius dalam tubuh pendidikan tinggi. 

Baca juga: 1.738 SPPG Ditangguhkan per 12 Mei 2026 untuk Perbaiki Kualitas MBG

Kampus tidak lagi hanya menjadi ruang ilmu pengetahuan, tetapi perlahan ditempatkan sebagai panggung simbolik kekuasaan. 

Universitas yang seharusnya menjaga akal sehat publik justru mulai sibuk merayakan, memasarkan, dan menghias agenda negara.

Istilah “kampus menjadi badut” tentu keras. Namun ia tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hinaan emosional. 

Ia adalah metafora politik untuk menggambarkan universitas yang kehilangan martabat intelektualnya di hadapan kekuasaan. 

Badut adalah sosok yang tampil untuk menghibur, mengikuti irama panggung, dan menyenangkan pihak yang mengaturnya. 

Ketika kampus mulai kehilangan keberanian untuk bertanya, meragukan, dan menguji kebijakan negara, ia sedang bergerak dari ruang kritik menjadi ruang pertunjukan.

Sejak lama, kampus dihormati bukan karena gedungnya megah, gelar akademiknya panjang, atau jumlah publikasinya meningkat. 

Universitas adalah tempat lahirnya kritik, koreksi, perlawanan intelektual, dan keberanian moral. 

Di dalam tradisi itulah rektor, dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika seharusnya berdiri bukan sebagai corong negara, tetapi sebagai penjaga nalar publik.