Opini: Pesta Babi- Tamparan Bagi Negara yang Gagal Berpesta Secara Manusiawi

Oleh: Yohanes Mau
Guru SMA Katolik St. Josef Freinademetz, Tambolaka Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Gaung film dokumenter Pesta Babi menggema hingga ke luar negeri. 

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini hadir sebagai kritik tajam terhadap wajah pembangunan negara yang semakin menjauh dari rakyat kecil, khususnya masyarakat adat Papua Selatan. 

Film ini bukan sekadar dokumentasi, melainkan jeritan nurani atas proyek-proyek negara yang datang atas nama pembangunan, tetapi justru meninggalkan luka sosial, ekologis, dan budaya bagi pemilik asli tanah Papua.

Di Papua Selatan, proyek perkebunan tebu, sawit, dan food estate yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) telah membuka jalan bagi perampasan ruang hidup masyarakat adat. 

Baca juga: Opini: Bangkit dari Penyeragaman-Jalan Baru NTT Keluar dari Kemiskinan

Hutan-hutan dibabat, tanah ulayat diambil, dan dusun-dusun sagu yang selama ratusan tahun menjadi sumber pangan masyarakat ditebang demi kepentingan investasi. 

Ironisnya, masyarakat adat yang selama ini menjaga alam Papua justru tersingkir dari tanahnya sendiri dan dipaksa menjadi penonton di tengah pesta besar para pemodal dan elite politik.

Negara hadir membawa janji kesejahteraan, tetapi yang tampak justru ketimpangan dan penderitaan. 

Tanah diberikan kepada korporasi, sementara masyarakat adat kehilangan identitas, sumber pangan, dan masa depan mereka. 

Ketika alat-alat berat masuk ke hutan-hutan Papua Selatan, yang ikut tercabut bukan hanya pohon-pohon, tetapi juga relasi spiritual masyarakat dengan tanah leluhur mereka.

Film Pesta Babi dengan jujur memperlihatkan bagaimana suara-suara masyarakat adat sering kali dibungkam. 

Mereka yang menolak dianggap penghambat pembangunan, padahal yang diperjuangkan adalah hak hidup mereka sendiri. 

Negara lebih sibuk melayani kepentingan investasi daripada mendengar tangisan rakyat kecil yang selama ini menjaga hutan dan tanah Papua.

Lantas, untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dilakukan? Jika PSN benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengapa masyarakat adat justru hidup dalam ketakutan, kehilangan tanah, dan terancam tercerabut dari akar budayanya? 

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tamparan moral bagi negara yang terus berbicara tentang kemajuan, tetapi gagal menghadirkan keadilan.