Opini: Rupiah di Titik Nadir, BI Tak Bisa Menggendong Sendiri!

BI Rate ditahan di 4,75 persen selama tujuh bulan berturut-turut demi menjaga stabilitas. Tetapi efektivitas semua langkah ini akan jauh lebih besar bila didukung tiga hal yang selama ini belum tergarap maksimal.

Yang pertama adalah perluasan instrumen kebijakan di luar intervensi pasar. Penguatan forward guidance komunikasi yang lebih eksplisit tentang kondisi makro seperti apa yang akan memicu perubahan suku bunga — bisa meredam tekanan spekulatif tanpa biaya devisa sepeser pun. 

Operasi twist di pasar SBN, percepatan perluasan Local Currency Settlement dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan ASEAN, serta pendalaman pasar hedging valas bagi korporasi adalah instrumen yang relatif murah tapi efeknya jangka panjang. 

Banyak korporasi domestik punya utang dolar tanpa lindung nilai memadai; ketika rupiah goyang, mereka panik membeli dolar dan justru memperburuk pelemahan. BI bisa berperan dengan memberi insentif bagi korporasi yang disiplin mengelola risiko valasnya.

Baca juga: IOM Gandeng Undana Adakan Pelatihan Vokasi Konstruksi Umum bagi Pengungsi di Kupang

Yang kedua, dan ini yang paling sering terlupakan, adalah sinergi antar otoritas. Disiplin fiskal Kementerian Keuangan dalam menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, pengawasan eksposur valas perbankan oleh OJK dan LPS, percepatan hilirisasi bermutu dan ekspor jasa oleh kementerian sektor riil, hingga perluasan jaring pengaman internasional melalui bilateral swap arrangement dan Chiang Mai Initiative Multilateralisation semuanya saling bergantung. 

Kebijakan moneter BI akan sia-sia jika kebijakan impor pangan, energi, dan harga yang diatur pemerintah justru menciptakan tekanan ke arah berlawanan. 

Perlu ada policy mix matrix yang eksplisit, harmonisasi kalender kebijakan, dan unit koordinasi teknis lintas otoritas yang aktif harian, bukan hanya bertemu saat krisis sudah meledak.

Yang ketiga adalah pembenahan komunikasi publik. BI perlu menerjemahkan kebijakannya ke dalam bahasa yang dipahami pedagang pasar, ibu rumah tangga, dan pengendara ojek online bukan hanya analis pasar di Jakarta. 

“Rupiah melemah” cukup dijelaskan sebagai “harga dolar naik karena banyak orang berebut beli dolar.” Kaitan kurs dengan harga cabai impor, harga BBM, atau cicilan motor di leasing perlu disampaikan dengan analogi sehari-hari. 

Konten pendek di TikTok dan Instagram, dialog terbuka seperti Ask Me Anything bersama Gubernur BI, hingga respons cepat dan empatik terhadap hoaks akan membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan, di ujungnya, adalah modal kerja utama bank sentral.

Persoalan rupiah bukan sekadar persoalan teknokratik yang harus diselesaikan di ruang rapat Dewan Gubernur. Ia adalah cermin kepercayaan kolektif kita terhadap arah masa depan ekonomi Indonesia. 

Cermin itu retak bukan karena BI lalai, melainkan karena ada keretakan yang lebih dalam di belakangnya — yang membutuhkan kerja sama lintas otoritas dan dukungan publik untuk diperbaiki.

Pertanyaan kunci hari ini bukan apakah Bank Indonesia cukup tangguh menahan tekanan, melainkan apakah kita semua — pemerintah, otoritas keuangan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat — bisa bergerak ke arah yang sama. 

BI bisa memadamkan apinya, tetapi sumber asap hanya akan benar-benar padam jika seluruh otoritas bersedia bekerja bersama. 

Pada akhirnya, kekuatan sebuah mata uang tidak pernah ditentukan oleh kekuatan satu lembaga — melainkan oleh kekuatan sebuah bangsa untuk bersinergi. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News